Kadin Sebut Ajakan Pengosongan Rekening di Bank DKI Hanya Akan Merugikan Masyarakat

Suara.com - Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, berharap nasabah tidak terprovokasi ajakan untuk mengosongkan rekening Bank DKI. Terlebih Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah menjamin keamanan data dan dana nasabah di proses pemulihan sistem.

Menurut Sarman, saat ini Bank DKI merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar di Indonesia. Sehingga memiliki peran penting dalam perputaran ekonomi dan pembangunan di Jakarta.

“Bank DKI bukan hanya sekedar tempat menyimpan uang nasabah. Namun bank tersebut juga berperan dalam pembangunan dan perputaran ekonomi di Jakarta. Karena Bank DKI juga mempunya berbagai program sosial untuk masyarakat seperti pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang telah terbukti menjadi penopang ekonomi negeri ini. Khususnya Jakarta,” ungkap Sarman, ditulis Senin (14/4/2025).

Karenanya ia menilai ajakan untuk mengosongkan rekening Bank DKI yang beredar di media daring dan media sosial bukanlah suatu hal yang bijak. Karena hal itu akan berdampak kerugian yang lebih besar terhadap perekonomian Jakarta dan berimplikasi pada ekonomi masyarakat sendiri.

“Kita sama-sama mengetahui bahwa Bank DKI itu bank satu-satunya milik Pemprov DKI Jakarta. Di mana melalui bank tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan berbagai program sosial berupa bantuan sosial. Seperti Kartu Jakarta Pinter (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bahkan bantuan permodalan kepada UMKM juga dilakukan melalui Bank DKI. Jadi saya kira ajakan mengosongkan rekening Bank DKI bukanlah suatu hal yang bijak dan tidak perlu ditanggapi,” imbuhnya.

Terlebih, dikatakan Sarman, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, berkali-kali menegaskan bahwa data dan dana nasabah tetap aman selama perbaikan sistem transaksi tengah dilakukan.

“Saya mengpresiasi langkah tegas dan cepat Gubernur DKI dan Direksi Bank DKI dalam mengambil sikap menyatakan menjamin bahwa data dan dana nasabah aman. Sehingga dengan pernyataan tersebut setidaknya ada jaminan data dan nasabah tetap aman. Sehingga nasabah tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Lebih lanjut Sarman menyatakan, bahwa apa yang tengah dialami Bank DKI mungkin bisa saja terjadi bahkan pernah dialami bank lain. Hal ini menjadi pengalaman yang harus diantisipasi dunia perbankan di kemudian hari. Terutama terkait sistem transaksi.

“Siapapun pasti tidak mengharapkan hal ini terjadi. Bukan hanya nasabah, namun juga Pemprov DKI Jakarta. Namun untuk melihat masalah ini kita harus bijak. Bagaimanapun Bank DKI harus tetap menjadi bank kebanggaan warga Jakarta,” pungkasnya.

Baca Juga: Libatkan OJK hingga BI, Bagaimana Nasib Nasabah Bank DKI usai Kasus Kebocoran Dana?

Bank DKI, sebagai bank pembangunan daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di ibu kota.

Didirikan pada tahun 1961, Bank DKI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan Jakarta, menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.

Dengan jaringan kantor cabang yang luas dan layanan digital yang terus berkembang, Bank DKI berupaya memberikan kemudahan akses perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Produk dan layanan yang ditawarkan meliputi tabungan, deposito, kredit, serta layanan perbankan digital seperti JakOne Mobile, yang mempermudah transaksi sehari-hari.

Bank DKI juga aktif mendukung program-program pemerintah daerah, termasuk penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pembiayaan infrastruktur.

Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Bank DKI turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Dengan komitmen untuk terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik, Bank DKI terus berupaya menjadi mitra terpercaya bagi pembangunan Jakarta yang berkelanjutan.

Bank DKI juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik untuk menjaga kepercayaan nasabah dan stakeholder.