Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya indikasi kuat dari pihak luar negeri yang menginginkan Indonesia untuk terus bergantung pada impor beras dan tidak mencapai swasembada pangan, terutama dalam produksi komoditas pangan strategis nasional tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Mentan di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama 37 ribu Penyuluh Pertanian yang digelar secara daring dan luring di Jakarta pada Sabtu (26/4/2025).
"Oh itu sudah pasti (ada negara-negara yang ingin Indonesia tetap impor beras). Sudah tidak ada satupun negara di dunia yang merupakan eksportir, menginginkan Indonesia swasembada," tegas Mentan menjawab pertanyaan awak media terkait pernyataan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dalam rapat yang sama, dikutip via Antara pada Minggu (27/4/2025).
Sebelumnya, Wamentan menyampaikan adanya laporan dari sebuah lembaga di Amerika Serikat yang menyebutkan peningkatan signifikan dalam produksi pertanian Indonesia, khususnya komoditas beras.
Menanggapi laporan tersebut, Mentan membenarkannya dan menyebutkan bahwa informasi tersebut dikeluarkan oleh lembaga bernama United States Department of Agriculture (USDA).
"Kemarin yang kami dapat, lembaga Amerika Serikat, yaitu USDA, itu mengatakan bahwa produksi Indonesia melompat tinggi dan kata-katanya itu mengecewakan eksportir negara lain," ujar Mentan.
Menurut pandangan Mentan, negara-negara eksportir beras memiliki kepentingan untuk mempertahankan Indonesia sebagai pasar impor yang besar, dan bukan sebagai negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Peningkatan produksi beras di dalam negeri dinilai Mentan telah menimbulkan kekecewaan bagi sejumlah negara eksportir, karena secara langsung mengurangi peluang ekspor mereka ke pasar Indonesia yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama.
Lebih lanjut, Mentan sebelumnya juga menyampaikan kabar baik mengenai stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional yang saat ini mencapai angka 3,18 juta ton di gudang Perum Bulog. Angka ini dinilai sebagai yang tertinggi dalam 23 tahun terakhir, bahkan menjadi rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Baca Juga: Belum Butuh Impor, RI Justru Akan Kebanjiran Stok Beras dari Panen Raya
Meskipun demikian, bagi Mentan, fenomena adanya tekanan dari negara eksportir agar Indonesia tetap mengimpor beras adalah hal yang wajar dan normatif dalam dinamika perdagangan internasional, khususnya di sektor pangan. Negara-negara eksportir tentu akan berupaya untuk mempertahankan pangsa pasar ekspor mereka, termasuk di Indonesia.
"Eksportir menginginkan Indonesia tidak swasembada. Kenapa? Karena kita adalah pasar potensial bagi mereka. Itu pasti, itu normal, normatif, dan sangat wajar dalam konteks perdagangan," kata Mentan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga menyampaikan informasi mengenai laporan dari lembaga asal Amerika Serikat terkait kondisi perberasan dunia. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia semakin kuat dalam produksi berasnya, sementara negara-negara tetangga seperti Thailand merasakan kekecewaan atas perkembangan ini.
Wamentan juga menyinggung adanya pihak-pihak yang setiap tahunnya berharap Indonesia terus melakukan impor beras, baik dari dalam negeri maupun dari negara-negara yang ingin terus menjual beras ke pasar Indonesia.
"Namun, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, target tahun ini adalah Indonesia tidak melakukan impor beras, tidak impor jagung, tidak impor garam konsumsi, dan tidak impor gula konsumsi," tegas Wamentan Sudaryono.
Data yang dikutip dari sumber yang sama menunjukkan bahwa Indonesia terakhir kali melakukan impor beras dalam jumlah besar pada tahun 2024. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga November 2024, Indonesia telah mengimpor sekitar 3,85 juta ton beras, mengalami peningkatan signifikan sebesar 62 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Impor beras tersebut terutama berasal dari Thailand (1,19 juta ton), Vietnam (1,12 juta ton), dan Myanmar (642.000 ton).
Berita Terkait
-
Thailand Kecewa: Lembaga Amerika Serikat Mengakui Lompatan Produksi Beras Indonesia
-
Manisnya Nanas Purbalingga: NanasQu Binaan Pertamina Gandeng 900 Petani Lokal Tembus Pasar Ekspor
-
Mahasiswa Resah Lihat Situasi Ekonomi era Prabowo, Sindir dengan Bagi-bagi Beras ke Rakyat
-
Indonesia Incar Pasar Ekspor BRICS di Tengah Dinamika Perdagangan Global
-
Sri Mulyani Bocorkan 5 Kesepakatan RI-AS Untuk Batalkan Tarif Trump
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
Statistik Brutal Dean James: Bek Timnas Indonesia Jadi Pahlawan Go Ahead Eagles di Liga Europa
-
Harga Emas Antam Stagnan, Hari Ini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Poin-poin Utama UU BUMN: Resmi Disahkan DPR RI, Selamat Tinggal Kementerian BUMN
-
LPS soal Indeks Situasi Saat Ini: Orang Miskin RI Mengelus Dada
-
Dean James Cetak Rekor di Liga Europa, Satu-satunya Pemain Indonesia yang Bisa
Terkini
-
Harga Emas Antam Stagnan, Hari Ini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Poin-poin Utama UU BUMN: Resmi Disahkan DPR RI, Selamat Tinggal Kementerian BUMN
-
Transisi Energi Bukan Sekadar Teknologi, Tapi Edukasi Generasi Muda
-
LPS soal Indeks Situasi Saat Ini: Orang Miskin RI Mengelus Dada
-
Tekan Emisi Karbon, Swasta Berbondong-bondong Lakukan Ini
-
IHSG Hijau di Awal Sesi, Tapi Sentimen Trump Bisa Buat Anjlok
-
RI jadi Kunci Industri Regional, Mulai Bisnis Kayu Hingga Perangkat Keras
-
Minat Masyarakat untuk Menabung di Bank Turun pada September 2025, Apa Penyebabnya?
-
RI Punya Banyak Keunggulan Jadi Pusat Perdagangan Aset Kripto di Asia Tenggara
-
BP BUMN Tak Punya Wewenang Awasi Kinerja Perusahaan Pelat Merah