Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya indikasi kuat dari pihak luar negeri yang menginginkan Indonesia untuk terus bergantung pada impor beras dan tidak mencapai swasembada pangan, terutama dalam produksi komoditas pangan strategis nasional tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Mentan di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama 37 ribu Penyuluh Pertanian yang digelar secara daring dan luring di Jakarta pada Sabtu (26/4/2025).
"Oh itu sudah pasti (ada negara-negara yang ingin Indonesia tetap impor beras). Sudah tidak ada satupun negara di dunia yang merupakan eksportir, menginginkan Indonesia swasembada," tegas Mentan menjawab pertanyaan awak media terkait pernyataan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dalam rapat yang sama, dikutip via Antara pada Minggu (27/4/2025).
Sebelumnya, Wamentan menyampaikan adanya laporan dari sebuah lembaga di Amerika Serikat yang menyebutkan peningkatan signifikan dalam produksi pertanian Indonesia, khususnya komoditas beras.
Menanggapi laporan tersebut, Mentan membenarkannya dan menyebutkan bahwa informasi tersebut dikeluarkan oleh lembaga bernama United States Department of Agriculture (USDA).
"Kemarin yang kami dapat, lembaga Amerika Serikat, yaitu USDA, itu mengatakan bahwa produksi Indonesia melompat tinggi dan kata-katanya itu mengecewakan eksportir negara lain," ujar Mentan.
Menurut pandangan Mentan, negara-negara eksportir beras memiliki kepentingan untuk mempertahankan Indonesia sebagai pasar impor yang besar, dan bukan sebagai negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Peningkatan produksi beras di dalam negeri dinilai Mentan telah menimbulkan kekecewaan bagi sejumlah negara eksportir, karena secara langsung mengurangi peluang ekspor mereka ke pasar Indonesia yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama.
Lebih lanjut, Mentan sebelumnya juga menyampaikan kabar baik mengenai stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional yang saat ini mencapai angka 3,18 juta ton di gudang Perum Bulog. Angka ini dinilai sebagai yang tertinggi dalam 23 tahun terakhir, bahkan menjadi rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Baca Juga: Belum Butuh Impor, RI Justru Akan Kebanjiran Stok Beras dari Panen Raya
Meskipun demikian, bagi Mentan, fenomena adanya tekanan dari negara eksportir agar Indonesia tetap mengimpor beras adalah hal yang wajar dan normatif dalam dinamika perdagangan internasional, khususnya di sektor pangan. Negara-negara eksportir tentu akan berupaya untuk mempertahankan pangsa pasar ekspor mereka, termasuk di Indonesia.
"Eksportir menginginkan Indonesia tidak swasembada. Kenapa? Karena kita adalah pasar potensial bagi mereka. Itu pasti, itu normal, normatif, dan sangat wajar dalam konteks perdagangan," kata Mentan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga menyampaikan informasi mengenai laporan dari lembaga asal Amerika Serikat terkait kondisi perberasan dunia. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia semakin kuat dalam produksi berasnya, sementara negara-negara tetangga seperti Thailand merasakan kekecewaan atas perkembangan ini.
Wamentan juga menyinggung adanya pihak-pihak yang setiap tahunnya berharap Indonesia terus melakukan impor beras, baik dari dalam negeri maupun dari negara-negara yang ingin terus menjual beras ke pasar Indonesia.
"Namun, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, target tahun ini adalah Indonesia tidak melakukan impor beras, tidak impor jagung, tidak impor garam konsumsi, dan tidak impor gula konsumsi," tegas Wamentan Sudaryono.
Data yang dikutip dari sumber yang sama menunjukkan bahwa Indonesia terakhir kali melakukan impor beras dalam jumlah besar pada tahun 2024. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga November 2024, Indonesia telah mengimpor sekitar 3,85 juta ton beras, mengalami peningkatan signifikan sebesar 62 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Impor beras tersebut terutama berasal dari Thailand (1,19 juta ton), Vietnam (1,12 juta ton), dan Myanmar (642.000 ton).
Berita Terkait
-
Thailand Kecewa: Lembaga Amerika Serikat Mengakui Lompatan Produksi Beras Indonesia
-
Manisnya Nanas Purbalingga: NanasQu Binaan Pertamina Gandeng 900 Petani Lokal Tembus Pasar Ekspor
-
Mahasiswa Resah Lihat Situasi Ekonomi era Prabowo, Sindir dengan Bagi-bagi Beras ke Rakyat
-
Indonesia Incar Pasar Ekspor BRICS di Tengah Dinamika Perdagangan Global
-
Sri Mulyani Bocorkan 5 Kesepakatan RI-AS Untuk Batalkan Tarif Trump
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Purbaya Buka Opsi Tukar Guling PNM dan Geo Dipa Demi Bantu Kredit UMKM
-
Purbaya Girang Kantongi Dana Rp 11,4 Triliun dari Satgas PKH, Buat Tambal Defisit APBN
-
Purbaya Ungkap Cara Kerja Dana SAL Rp 300 T Milik Pemerintah Buat Gerakkan Ekonomi
-
Meski IHSG Kinclong, Dana Asing Masih Kabur Rp 193,87 M Sepekan Ini
-
Menaker: PKB Harus Dikawal Ketat, Tantangan Utama di Tahap Implementasi
-
Perundingan AS-Iran Kacau, Trump Malah Nonton UFC Ketimbang Negosiasi Selat Hormuz
-
Pemerintah Klaim Daya Beli Masyarakat Masih Kuat, Begini Datanya
-
BI Sebut Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ekonomi RI Tinggi
-
Iran Tetapkan Tarif Selat Hormuz, Harga Bitcoin Malah Anjlok Parah
-
Danantara Rebut Pengelolaan Sekuritas Himbara, Mau Bentuk Holding Baru