- Wakil Menteri ESDM menjelaskan penyesuaian produksi batubara dan nikel akan disesuaikan kebutuhan industri dan RKAP.
- Penyesuaian tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga komoditas, bukan melakukan pemangkasan produksi secara keseluruhan.
- Upaya stabilisasi harga ini diharapkan mengoptimalkan keuntungan pengusaha sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
Suara.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memberikan penjelasan terkait pemangkasan produksi batubara dan nikel yang rencananya diterapkan tahun ini.
Dia mengatakan rencana tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan industri dan yang termuat dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau (RKAP).
"Jadi berapa kebutuhan industri di dalam negeri ya kemudian itu berapa kemampuan pasar. Jadi berapa yang diajukan oleh perusahaan untuk RKB ini kami akan sesuaikan," kata Yuliot saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (2/1/2026).
Dia pun mengklaim tidak ada pemangkasan produksi, melainkan penyesuaian kebutuhan demi menjaga stabilitas harga.
"Jadi tidak ada penurunan, tapi kami menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Kalau over-produksi ini kan dampaknya adalah penurunan harga. Jadi, kita juga mengusahakan bagaimana industri bisa tetap berjalan," kata Yuliot.
Dengan upaya itu, menurutnya akan memberikan keuntungan bagi pengusaha tambang batubara dan nikel.
"Jadi tingkat keuntungan itu bisa dioptimalkan. Dan juga ujung-ujungnya adalah penerimaan negara," ujarnya.
Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah berencana memangkas produksi batubara dan nikel. Hal itu ditujukan untuk menjaga stabilitas harga. Menurutnya dengan pemangkasan produksi, Indonesia bisa mengontrol harga menjadi lebih stabil.
Bahlil pun mencontohkan harga batubara yang turun drastis. Menurutnya hal itu disebabkan tingkat produksinya yang tinggi. Setidaknya, kata Bahlil, dari 1,3 miliar ton stok batubara global, hampir 50 persen berasal dari produksi dalam negeri.
Baca Juga: Tekan Impor LPG, ESDM Buka Wacana Beri Subsidi Penggunaan DME
" Indonesia sendiri menyuplai sekitar 500-600 juta ton. Hampir 50 persen. Bagaimana harganya enggak jatuh?," kata Bahlil pada 19 Desember 2025 lalu.
Berita Terkait
-
Bea Keluar Batu Bara Belum Berlaku 1 Januari 2026, Ini Bocoran Purbaya
-
Purbaya Kesal UU Cipta Kerja Untungkan Pengusaha Batu Bara Tapi Rugikan Negara
-
Reklamasi Terintegrasi, Wujud Komitmen Praktik Pertambangan yang Bertanggung Jawab
-
Iri dengan China? Trump 'Kebelet' Minta Harta Karun Mineral RI
-
Kemenkeu Matangkan Regulasi Bea Keluar Batu Bara, Berlaku 1 Januari 2026
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
Terkini
-
Pegadaian Gelar Sales Town Hall 2026, Perkuat Akselerasi Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan
-
Fasilitasi Impor dan Pengadaan Barang China, Natindo Cargo Bantu UMKM
-
Sidang Korupsi INALUM Bongkar Risiko Penjualan Alloy: Piutang Rp140 Miliar Diduga Akibat Penipuan
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Selaras dengan Danantara, BTN Perkuat Transformasi Bisnis dan Bukukan Kinerja di Atas Rata-Rata
-
BACH dan EMMI Resmi Jadi Emiten BEI, Dana IPO Difokuskan untuk Ekspansi Bisnis
-
Rupiah Melemah, Dolar AS Mulai Dekati Level Rp18.000
-
Ketegangan AS - Iran Memanas, Harga Minyak Dunia Melonjak Akibat Kekhawatiran Gangguan Pasokan
-
Gagal Bayar Meningkat, Utang Masyarakat di Pinjol Tembus Rp103,73 Triliun
-
Titipan Politik di Kursi Komisaris dan Direksi Makin Kuat di BUMN, Ini Datanya