Suara.com - Pinjaman online (pinjol) jadi solusi instan bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan dana instan atau pinjaman cepat cair untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Proses pengajuan yang mudah dan pencairan dana yang kilat menjadi daya tarik utama.
Namun, di balik kemudahan tersebut, ada ancaman gagal bayar (galbay), terutama jika Anda terjerat pinjol ilegal. Lantas, apa saja risiko mengerikan galbay pinjol ilegal yang seharusnya disadari? Benarkah bisa berujung pidana? Mari kita telaah lebih dalam.
Gagal bayar dalam konteks pinjol mengacu pada kondisi ketika peminjam tidak mampu melunasi pokok pinjaman beserta bunga dan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Banyak kabar beredar mengenai berbagai masalah yang dapat timbul akibat kondisi ini, mulai dari teror penagihan, penyitaan aset, masuk daftar hitam peminjam, hingga ancaman pidana. Namun, penting untuk memahami fakta sebenarnya, terutama terkait dengan pinjol ilegal.
Pinjol ilegal adalah layanan pinjaman dana secara online yang beroperasi tanpa izin resmi dari lembaga negara yang berwenang, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Meskipun ilegal, keberadaan platform pinjol semacam ini masih marak ditemukan melalui aplikasi yang dapat diunduh dengan mudah di smartphone masyarakat. Mereka beroperasi di luar pengawasan hukum yang sah, sehingga cenderung menerapkan praktik-praktik yang merugikan peminjam.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penting untuk membedakan risiko gagal bayar pada pinjol legal dan ilegal. Pada pinjol legal yang diawasi OJK, risiko gagal bayar umumnya meliputi:
- Pembengkakan Bunga dan Denda: Keterlambatan pembayaran akan dikenakan bunga dan denda yang terus bertambah.
- Penagihan oleh Debt Collector: Pihak pinjol akan menagih utang melalui jasa penagih utang.
- Catatan Buruk di SLIK OJK: Riwayat gagal bayar akan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang dapat menurunkan skor kredit Anda dan mempersulit pengajuan pinjaman di masa depan pada lembaga keuangan manapun.
Lalu, bagaimana dengan risiko gagal bayar pada pinjol ilegal? Dilansir dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), setidaknya ada dua risiko utama yang sangat merugikan dan seringkali melanggar hukum:
1. Intimidasi Debt Collector yang Brutal
Salah satu cara yang kerap digunakan pinjol ilegal untuk menagih utang adalah dengan mengirimkan debt collector yang seringkali bertindak di luar batas kewajaran dan etika. Mereka tak jarang melakukan intimidasi verbal, ancaman, bahkan tindakan yang mengarah pada kekerasan fisik, yang tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan yang mendalam bagi peminjam. Peringatan awal biasanya diberikan melalui pesan singkat, email, atau telepon.
Baca Juga: Link DANA Kaget Jutaan Rupiah: Cuan Instan Lebih Aman Daripada Pinjol
Namun, jika pembayaran tidak kunjung dilakukan, debt collector pinjol ilegal seringkali menagih secara langsung ke rumah peminjam atau alamat sesuai KTP, bahkan menghubungi orang-orang terdekat atau nomor darurat yang dicantumkan dengan cara yang tidak sopan dan mengancam.
2. Penyebaran Informasi Pribadi yang Merusak Reputasi
Selain mendatangi alamat, pinjol ilegal juga sering menggunakan taktik yang lebih kejam dan melanggar privasi, yaitu menyebarkan informasi pribadi peminjam sebagai alat tekanan untuk memaksa pembayaran utang. Mereka tak segan melakukan fitnah, upaya mempermalukan di depan umum, dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar kepada orang-orang di sekitar peminjam, bahkan melalui media sosial.
Di era digital ini, penyebaran informasi pribadi semacam ini dapat merusak reputasi, menimbulkan trauma psikologis, dan memiliki konsekuensi sosial yang sangat merugikan bagi korban.
Apakah Gagal Bayar Pinjol Ilegal Bisa Dipidanakan?
Dari sudut pandang hukum pidana, gagal bayar pinjol ilegal pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori tindak kriminal yang dapat menjerat seseorang ke penjara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur hukuman pidana bagi seseorang yang tidak mampu membayar utang, termasuk utang pinjol ilegal yang notabene tidak sah di mata hukum.
Berita Terkait
-
5 Cara Melaporkan dan Mengamankan Data dari Teror DC Lewat SMS dan WA
-
Gagal Bayar: Pengertian, Ancaman Hukuman Pelaku Jasa Serta Penggunanya
-
7 Pinjol Legal Bunga Paling Kecil, Hindari Risiko Terjerat Beban Keuangan
-
Syarat dan Perkiraan Cicilan Pinjaman BRI dengan Modal BPKB Motor
-
Terlanjur Gagal Bayar Pinjol Jangan Panik, Ini Cara Mengatasinya
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Asisten Raffi Ahmad Duduk di Kursi Komisaris Krakatau Posco, Siapa Mufli Budi Ananda?
-
Survei: 81% Pekerja RI Merasa Gajinya Adil, Tapi Tak Semua Bahagia
-
96% Perusahaan RI Rekrut Lulusan Micro-Credentials, Gaji Dibayar Tinggi
-
Pengguna Tol Jakarta-Cikampek Wajib Tahu! Ada Perbaikan Jalan di Beberapa Titik hingga Awal Juli
-
Prabowo: Belum Ada Profesor Ekonomi yang Bisa Bantah Saya, Matematik Adalah Matematik!
-
Jembatan Donat Dukuh Atas Rampung 2028, Menhub: Enam Moda Transportasi Jakarta Akan Terintegrasi
-
Dari Pupuk ke Klinik Desa, KDMP Tamanmartani Buktikan Koperasi Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Warga
-
Kabar Baik! Stasiun JIS Akan Punya Dua Peron, Akses ke Stadion dan Ancol Makin Lancar
-
Pemerintah Diminta Perhatikan Dampak Ekonomi dalam Pembuatan Aturan soal Industri Rokok
-
Merdeka Gold Resources Ukir Sejarah, Saham EMAS Resmi Melantai di Bursa Hong Kong