Suruh Wartawan Keluar, Prabowo Tunjuk Para Bos BUMN Malas dan Koruptif: Saya Minta Ganti!

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto, mengultimatum para petinggi bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) saat town hall meeting BPI Danantara yang digelar tertutup di Jakarta International Convention Center (JCC) pada Senin (28/4/2025), Prabowo tanpa tedeng aling-aling melontarkan teguran keras kepada jajaran direksi BUMN dan pengurus Danantara.  

"Ya (arahan dibuat) tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi," ungkap Prabowo kepada awak media usai acara, mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut diwarnai dengan kritik tajam terhadap kinerja dan integritas para pejabat BUMN.  

Awalnya, acara tersebut dibuka untuk liputan media, termasuk saat CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, memberikan sambutannya. Namun, ketika giliran Prabowo menyampaikan arahannya, para awak media diminta untuk meninggalkan ruangan, menandakan bahwa pembicaraan yang akan disampaikan bersifat sensitif dan membutuhkan ruang privat.  

Ketertutupan acara ini semakin menguatkan dugaan bahwa Prabowo ingin menyampaikan pesan yang tegas dan lugas tanpa tekanan dari publik. Ketika ditanya secara spesifik mengenai isi teguran dan kepada siapa ditujukan, Prabowo hanya menjawab singkat, "Kan enggak enak kalau ditegur depan kalian (awak media)."  

Namun, Prabowo memberikan sedikit bocoran mengenai salah satu poin penting yang ia sampaikan, yaitu permintaan agar seluruh direksi BUMN dievaluasi secara menyeluruh, mencakup aspek kinerja, watak, dan akhlak. Ultimatum pun dilayangkan: direksi yang tidak berprestasi, malas, dan terlibat dalam praktik-praktik penyalahgunaan wewenang akan diganti tanpa ampun.  

"Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti," tegas Prabowo, menunjukkan komitmennya untuk menciptakan BUMN yang bersih dan profesional.  

Prabowo juga menekankan pentingnya meninggalkan praktik-praktik zaman dulu yang dinilai kurang efisien dan berpotensi menimbulkan praktik-praktik koruptif. Ia menginginkan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan BUMN, di mana efisiensi dan transparansi menjadi prioritas utama.  

"Tinggalkan praktik-praktik zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang enggak benar harus ditinggalkan," ujarnya, mengisyaratkan bahwa BUMN di bawah kepemimpinannya akan mengalami transformasi besar-besaran.

Lebih lanjut, Prabowo meminta agar pegawai BUMN yang berprestasi diberikan kesempatan untuk promosi tanpa pandang bulu. Ia menolak adanya praktik pilih kasih atau nepotisme dalam internal BUMN.

Baca Juga: Evaluasi Direksi BUMN, Prabowo Ajak Muzani-Dasco Makan Siang di Istana

"Yang baik dari bawah dari dalam, kalau bisa dipromosikan, kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional," kata Prabowo, menekankan pentingnya meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia di BUMN.

Prabowo juga menegaskan bahwa BUMN dan Danantara harus dikelola oleh anak-anak bangsa yang kompeten, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau afiliasi politik. Ia ingin menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan profesional, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

"Ya saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang atau atas dasar partai politik, tidak," ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu, menegaskan bahwa BUMN harus menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, bukan kelompok tertentu.

Teguran keras Prabowo ini mengirimkan sinyal kuat bahwa ia akan mengambil tindakan tegas terhadap BUMN yang tidak berkinerja baik dan terlibat dalam praktik-praktik koruptif. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan BUMN, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Prabowo tampaknya ingin membangun sebuah paradigma baru bagi BUMN, yang berlandaskan pada profesionalisme, integritas, dan pelayanan kepada rakyat.