Solusi Lupa Cicilan Pinjol Hingga Terlambat dan Galbay, LAPS SJK Bisa Membantu

Suara.com - Keputusan impulsif berutang pada pinjaman online atau pinjol seringkali berujung pada gagal bayar atau galbay. Galbay tak selalu berlangsung cepat. Biasanya didahului lupa bayar hingga bunga menggunung dan berujung tak mampu bayar. Lantas, solusi jika lupa bayar pinjol hingga terlambat dan galbay bisa dengan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Perusahaan yang menjalankan kegiatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (seperti pinjol), merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang wajib untuk menjadi anggota LAPS SJK. Dengan begitu, perlu dipastikan apakah Anda meminjam uang pada pinjol legal atau ilegal. Pinjol legal dikenai kewajiban bergabung dengan LAPS SJK. Namun, pinjol ilegal tak bisa sepenuhnya diawasi oleh lembaga ini.

Berdasarkan laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam interaksi antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan konsumen dimungkinkan terjadi sengketa. Sengketa dapat disebabkan kelalaian konsumen atau PUJK dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian terkait produk atau layanan dimaksud.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan dilakukan melalui 1 (satu) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Hal tersebut sebagaimana juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terkait penyelesaian sengketa oleh lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan, yang dalam hal ini adalah LAPS SJK.

Layanan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK

1. Mediasi

Cara penyelesaian Sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.

2. Arbitrase

Baca Juga: 10 Rekomendasi Pinjol Plafon Terbesar, Capai Rp100 Juta!

Cara penyelesaian suatu Sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Arbiter untuk memberikan putusan arbitrase.

3. Pendapat Mengikat

Permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, misalnya mengenai:

- penafsiran ketentuan yang kurang jelas;

- penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru;

- dan lain-lain mengenai hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian

Kriteria penanganan sengketa oleh LAPS SJK

1. Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen atau Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan;

2. Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan

3. Sengketa bersifat keperdataan.

LAPS SJK dapat menangani sengketa lain yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, penanganan sengketa melalui LAPS SJK bersifat rahasia.

Prinsip-prinsip LAPS SJK

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, LAPS SJK memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip aksesibilitas

Layanan dan prosedur penyelesaian sengketa LAPS SJK mudah diakses oleh konsumen dan mencakup seluruh Indonesia.

2. Prinsip independensi

LAPS SJK memiliki pengawas untuk menjaga dan memastikan independensi LAPS SJK. Selain itu, LAPS SJK mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya.

3. Prinsip keadilan

LAPS Sektor Jasa Keuangan memiliki peraturan dalam pengambilan kesepakatan dan/atau putusan agar penyelesaian sengketa dapat bersifat adil.

4. Prinsip efisiensi dan efektifitas

LAPS SJK mengenakan biaya terjangkau dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, LAPS SJK mengawasi pelaksanaan kesepakatan atau putusan.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni