Suara.com - Upaya Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor industri menghadapi tantangan serius.
Salah satu hambatan utama yang mencuat adalah persoalan distribusi dan pasokan gas bagi industri, yang dinilai belum berjalan optimal di lapangan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian, Saleh Husin.
Pemerintah pusat dinilai sudah menunjukkan komitmen kuat untuk menarik investasi dan mendorong produktivitas sektor industri nasional.
Namun, implementasi kebijakan, terutama terkait distribusi gas industri, dinilai masih belum seirama antara kementerian dan lembaga di level pelaksana.
Menurut Saleh, ego sektoral masih menjadi penghambat nyata di lapangan.
"Jadi saya melihat sepertinya di tataran implementasi di lapangan mereka masih belum rela harga gas untuk industri ditentukan dengan harga yang dipatok pemerintah pusat, sehingga suplai-nya ya dengan berbagai cara dipersulit dengan berbagai alasan. Jadi ego sektoralnya masih sangat kuat dan mereka tidak berpikir dampaknya secara nasional, hanya berpikir sektornya saja," ujar Saleh Husin dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).
Menurutnya, keluhan terkait pasokan gas telah lama disampaikan oleh pelaku industri di berbagai daerah, termasuk di pusat-pusat industri utama seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.
Ia mempertanyakan bagaimana kondisi di luar Pulau Jawa jika di pusat industri saja sudah mengalami kesulitan.
Baca Juga: SBMA Tebar Dividen Tunai Rp 1,1 Miliar
Untuk itu, Saleh mengusulkan agar Presiden Prabowo melakukan inspeksi mendadak ke industri pengguna gas agar bisa melihat langsung fakta di lapangan.
Ia khawatir jika permasalahan ini terus berlarut, maka target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen akan sulit tercapai.
"Hal ini sudah bisa kita lihat bersama sebagaimana yang telah dirilis oleh Biro Pusat Statistik kemarin, di mana pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 hanya tumbuh 4,87 persen," ujarnya.
"Saya kasihan melihat Bapak Presiden Prabowo yang begitu berapi-api ingin Indonesia maju. Tapi sayang tidak didukung oleh para pengambil keputusan di lapangan dalam hal suplai alokasi gas untuk industri (AGIT) yang tidak seirama dengan Bapak Presiden Prabowo," tambah mantan Ketua MWA UI itu.
Isu pasokan gas juga mendapat sorotan dari pelaku industri lainnya, seperti sektor keramik.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, menyatakan bahwa tingkat utilisasi industri keramik pada kuartal I 2025 memang menunjukkan perbaikan, yakni naik ke angka 75 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya 65 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 5 Pilihan HP Snapdragon Murah RAM Besar, Harga Mulai Rp 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Menkeu Purbaya Heran Lomba Lari Berbayar: Boleh lah!
-
IHSG Terus Melonjak Hingga Akhir Perdagangan Senin, Tembus Level 8.416
-
Pertamina Proyeksikan Laba Rp 54 T di 2025, Kontribusi ke Negara Tembus Rp 262 T
-
Menko Airlangga Rayu AS dengan Tawaran Jual Beli Energi Senilai USD19,5 Miliar
-
Industri Kreatif Indonesia Miliki Potensi Besar, Jakarta IP Market 2025 Siap Digelar
-
Kemenkeu Rekrut 4.350 CPNS Setiap Tahun Hingga 2029, Total 19.500 Pegawai Baru
-
TPIA Kucurkan Rp12,53 Triliun untuk Akusisi SPBU ExxonMobil
-
Pengusaha Biro Umrah dan Haji Ramai-ramai Dipanggil KPK Hari Ini, Ada Apa?
-
CPNS Kemenkeu 2026 Tidak Dibuka untuk Sarjana Non-kedinasan: Hanya Lulusan SMA
-
Kronologi Kader PKB Sebut MBG Tidak Perlu Ahli Gizi, Cukup Lulusan SMA