Suara.com - Pemerintah terus menempuh berbagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan pengembangan wilayah dan infrastruktur melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Secara kumulatif, hingga Q3-2024, capaian realisasi investasi pada KEK telah menembus angka Rp242,5 triliun, menyerap 151.260 tenaga kerja, dan mampu menarik minat 394 perusahaan atau industri sebagai pelaku usaha.
Sedangkan pada 2024 hingga September, investasi telah terealisasi sebesar Rp68,43 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 34.169 orang.
Dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas terkait KEK dan PSN di Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan agar KEK tersebut dapat terus didorong untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor, terutama investasi yang telah diperoleh dalam lawatan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di sejumlah negara pada beberapa waktu terakhir.
Untuk itu, beberapa investor perlu untuk terus didorong, termasuk terkait dengan data center.
“Kemudian mengenai Proyek Strategis Nasional. Arahan Presiden, Proyek Strategis Nasional yang selesai 2024-2025 untuk terus dikejar, karena direncanakan tahun ini, 18 proyek selesai dan 30 lagi akan selesai di tahun 2025. Tentunya program-program ini dilanjutkan, dan nantinya, apabila ada investasi lain, maka akan dibahas secara lebih detail,” ujarnya.
Lebih lanjut terkait dengan PSN, Menko Airlangga menyebutkan bahwa 18 PSN yang dicanangkan akan selesai pada tahun 2024 terdiri dari bendungan, jalan tol, dan infrastruktur lainnya.
Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan arahan Presiden untuk dapat melakukan kajian terhadap Giant Sea Wall (GSW). Ke depan, GSW diminta untuk terus didorong dan pembiayaan akan dilakukan dengan mekanisme kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Arahan juga diberikan Presiden soal pentingnya ketahanan energi dan pangan.
Baca Juga: Menuju Indonesia Emas 2045, Berikut Strategi Pemerintah
Berita Terkait
-
Neraca Pembayaran Indonesia Alami Surplus Menjadi Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal yang Terjaga
-
Indonesia-Brazil Bertemu dalam Business Forum, Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Berbagai Bidang Prioritas
-
Perjalanan Akhir Presidensi G20 Brasil, Sherpa G20 Indonesia Memimpin Perundingan
-
Kartu Prakerja Catat Prestasi Signifikan Hingga Dapat Puja-puji Dunia
-
Faktor-faktor Ini Bisa Berdampak Besar Terhadap Ekonomi RI di 2025
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
Terkini
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Tahun 2025, Update Terbaru OJK Desember
-
Daftar Bank yang Tutup dan 'Bangkrut' Selama Tahun 2025
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas