Pihak manajemen mengaku memang produk yang dijualnya non-halal. Namun produk yang non-halal adalah kremesan yang mereka sediakan, bukan ayam goreng yang ditawarkan untuk semua pelanggan.
Pihak pengelola juga menyatakan bahwa mayoritas pelanggan yang mereka miliki adalah non-muslim, sehingga tidak pernah menjadi masalah. Untuk pelanggan muslim, informasi ini juga sudah dibagikan secara langsung untuk mencegah terjadinya ketidaknyamanan.
Meski demikian karena ayam goreng tersebut terlanjur viral, banyak orang yang kemudian merasa ‘tertipu’ pada produk yang mereka beli. Mereka tidak mengira bahwa kremesan yang lezat ternyata tidak halal, dan sebenarnya tidak boleh dikonsumsi oleh pelanggan beragama Islam.
Akan Segera Diinspeksi
Menyusul kegaduhan publik terkait pengakuan Ayam Goreng Widuran Solo sebagai restoran nonhalal setelah beroperasi puluhan tahun, Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Perdagangan bergerak cepat. Pihak berwenang telah merencanakan inspeksi langsung ke lokasi usaha Ayam Goreng Widuran Solo untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya terkait informasi produk yang disajikan kepada konsumen.
Inspeksi ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen agar masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi yang salah mengenai produk yang mereka konsumsi. Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo, Agus Santoso, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan inspeksi pada Selasa, 27 Mei 2025. Inspeksi ini tidak hanya melibatkan Dinas Perdagangan, tetapi juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan Kota, dan BPOM guna memastikan komposisi makanan yang disajikan, termasuk penggunaan bahan baku nonhalal seperti minyak babi dalam kremesan ayam goreng.
Skandal ini menyoroti pentingnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Produk Halal. Regulasi ini secara tegas mewajibkan semua pelaku usaha untuk mencantumkan status halal atau nonhalal pada produk mereka. Restoran yang menjual produk nonhalal memang diizinkan untuk beroperasi, namun dengan syarat wajib mencantumkan keterangan "tidak halal" secara jelas. Kelalaian Ayam Goreng Widuran dalam memberikan informasi ini sejak awal telah menimbulkan keresahan luas, terutama di kalangan pelanggan Muslim yang merasa tertipu.
Kontributor : I Made Rendika Ardian
Baca Juga: Hidup Terjamin! Ramadhan Sananta Dinilai Beruntung Gabung DPMM FC Dibanding Persija
Berita Terkait
-
Diam di Tengah Amarah Karyawan: Sikap Bos Jepang Viral di Tengah Krisis PT Maruwa Indonesia
-
Ayam Goreng Widuran Solo Umumkan Non-Halal Setelah 52 Tahun, Bisa Dituntut Hukum?
-
Berapa Harga Ayam Goreng Widuran Solo? Viral Baru Umumkan Nonhalal
-
BRI Liga 1: Ramadhan Sananta Ingin Beri Perpisahan Manis untuk Persis Solo
-
Daftar Kode redeem Solo Leveling Arise Terbaru Mei 2025 dan Cara Klaimnya
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Aturan Purbaya soal Kripto Dinilai Bikin Industri Makin Transparan
-
Rupiah Makin Ambruk Hingga ke Level Rp 16.855
-
8 Ide Usaha Menjanjikan di Desa dengan Modal Kecil yang Menguntungkan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
Harga Beras SPHP Akan Dipatok Sama Rp 12.500/Liter di Seluruh Wilayah RI
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
DJP Kemenkeu Berhentikan Sementara Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK
-
Pegawai Pajak Kena OTT KPK, Purbaya: Kami Bantu Dari Sisi Hukum, Tak Akan Ditinggal
-
Kementerian PU Percepat Normalisasi Sungai Batang Kuranji