Pembentukan Danantara ini mendapatkan modal awal minimal Rp1.000 triliun. Dana itu berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) mulai dari dana tunai, barang milik negara (BMN) dan/atau saham milik negara di BUMN.
"Modal Badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000.000 (seribu triliun rupiah). Modal Badan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain," bunyi Pasal 3G ayat (3) dan (4).
Diketahui, BPI Danantara merupakan perwujudan pemikiran Sumitro Djojohadikusumo untuk mengoptimalkan aset negara ke berbagai area yang penting dan strategis bagi Indonesia.
Managing Director Finance BPI Danantara Arief Budiman mengatakan Danantara memadukan pemikiran Sumitro dan Asta Cita sebagai referensi operasionalnya.
Menurut Arief, gagasan Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto meliputi delapan instrumen, mencakup hilirisasi, ketahanan pangan, hingga produktivitas ekonomi dan inovasi.
“Danantara ini kira-kira dalam bentuknya itu memang untuk merealisasikan hal ini,” ujar Arief ketika menyampaikan pidato kunci mewakili Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, di Simposium Nasional "Sumitronomics dan Arah Ekonomi Indonesia" yang diselenggarakan Katadata dan didukung oleh Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indoesia, ditulis Rabu (4/6/2025).
Arief menyebut Prabowo dalam pidato peluncuran BPI Danantara pada 24 Februari 2025 menyatakan Danantara bukan sekadar dana investasi.
"Danantara bukan sekadar dana investasi, melainkan instrumen, alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.
Arief mengungkapkan, Danantara akan menerima investasi US$ 5 miliar atau sekitar Rp 81,4 triliun dalam enam hingga sembilan bulan ke depan.
Baca Juga: Usai Salat Iduladha, Prabowo Kejutkan Warga dengan THR Dadakan!
"Dari delapan sektor dalam Asta Cita, yang akan difokuskan pertama adalah industri mineral, energi terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, layanan keuangan, industri infrastruktur, industri, dan pangan," kata Arief.
Berita Terkait
-
Danantara Poles Ray Dalio Supaya Betah
-
Danantara, Perpaduan Pemikiran Sumitro dan Asta Cita Sebagai Referensi Operasional
-
Dividen BUMN Mengalir ke Danantara, OJK Minta Perbankan Transparan
-
Pemerintah Indonesia Luncurkan Dana Investasi Danantara untuk Kelola Aset BUMN Senilai $900 Miliar
-
Rosan Tepis Kabar Ray Dalio Mundur dari Danantara, Begini Katanya
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Ambisi Bank Jakarta Perluas Ekosistem Digital
-
AFPI: Pemberantasan Pinjol Ilegal Masih Menjadi Tantangan Dulu dan Sekarang
-
IHSG Berpeluang Rebound, Isu Pangkas Suku Bunga The Fed Bangkitkan Wall Street
-
Berapa Gaji Pertama PPPK Paruh Waktu Setelah SK Diterima, Lebih dari dari UMR?
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Ekonomi Awal Pekan: BI Rate Bertentangan Konsensus Pasar, Insentif Jumbo Pacu Kredit
-
SK PPPK Paruh Waktu 2025 Mulai Diserahkan, Kapan Gaji Pertama Cair?
-
Menkeu Purbaya Mau Hilangkan Pihak Asing di Coretax, Pilih Hacker Indonesia
-
BPJS Watch Ungkap Dugaan Anggota Partai Diloloskan di Seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS
-
Proses Bermasalah, BPJS Watch Duga Ada Intervensi DPR di Seleksi Dewas dan Direksi BPJS 20262031