Gunakan Metode PPP, Bank Dunia Sebut Kemiskinan di Indonesia Tembus 194,6 Juta Jiwa

Suara.com - World Bank atau Bank Dunia melaporkan bahwa jumlah angka kemiskinan di Indonesia melonjak drastis hingga menyentuh angka 194,6 juta jiwa.

Hal ini berdasarkan laporan bertajuk "June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform" secara resmi mengubah standar garis kemiskinan global.

Adapun, perubahan perhitungan dari paritas daya beli (purchasing power parities/PPP). Dari semula PPP 2017 menjadi PPP 2021 yang telah dipublikasikan oleh International Comparison Program (ICP) pada Mei 2024.

Menanggapi ini, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan data yang dimiliki Bank Dunia menggunakan metode baru.

Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) masih menggunakan metode lama. Tentunya perhitungan metode ini membuat angka kemiskinan Indonesia semakin tinggi.

"Sebenarnya faktor utama terletak pada metodologi BPS tertinggal karena sejak 1976 tidak dilakukan pembaruan metode dalam menghitung garis kemiskinan," katanya saat dihubungi Suara.com, Selasa (10/6/2025).

"Sementara Bank Dunia terus melakukan updating disesuaikan dengan variabel PPP atau paritas daya beli yang menunjukkan tren dinamis pergerakan konsumsi dan biaya hidup masyarakat," tambahnya.

Dia pun meminta solusinya agar BPS perlu segera melakukan revisi garis kemiskinan dengan ajak akademisi independen dan lembaga internasional. Sebab, agar jumlah rakyat miskin di Indonesia bisa terdata dengan benar.

"Khawatir jumlah orang miskin yang understatement berisiko membuat bantuan sosial tidak mengcover penduduk yang sebenarnya masuk kategori miskin," tandasnya.

Baca Juga: Ironi Data Kemiskinan BPS: Terlilit Utang Pinjol hingga Jual Tanah untuk Anak Sekolah Bukan Patokan

Metode Hitungan Bank Dunia

PPP sendiri merupakan standar pengukuran untuk menentukan perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa yang sama di satu negara dengan negara lain, setelah nilai tukar disesuaikan.

Namun, nilai dollar AS yang digunakan pada PPP bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli.

Dengan mengadopsi PPP 2021, terjadi perubahan atas tiga lini garis kemiskinan. Untuk garis kemiskinan internasional (international poverty line), atau yang biasanya menjadi ukuran tingkat kemiskinan ekstrem, dari semula 2,15 dolar AS pada PPP 2017 menjadi 3.00 dolar AS berdasarkan PPP 2021.

Berdasarkan laporan Bank Dunia edisi April 2025 yang masih menggunakan PPP 2017, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat 60,3 persen dari total populasi pada 2024. Namun, dengan update terbaru menggunakan PPP 2021, angka itu melonjak drastis menjadi 68,2 persen dari total populasi 2024.

Untuk Indonesia, Bank Dunia mengkategorikannya sebagai negara berpendapatan menengah atas sejak 2023 setelah mencapai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$ 4.580 per kapita.