Harga Beras Meroket, Pemerintah Mau Sebar Bansos

Suara.com - Harga beras di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur, terpantau melambung tinggi bahkan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Menanggapi kondisi ini, Badan Pangan Nasional (NFA) bergerak cepat dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) beras dan langkah stabilisasi harga lainnya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, mengakui adanya kenaikan harga beras yang signifikan. 

"Kami mencermati betul dinamika harga beras dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, dengan beberapa wilayah, terutama di Indonesia Timur, menunjukkan harga yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)," ujar Ketut kepada wartawan, Kamis 12 Juni 2025.

Sebagai gambaran, rata-rata harga beras di wilayah zona III (Maluku dan Papua) saat ini tercatat Rp 19.634 per kilogram, naik tipis 0,29 persen dibanding Mei 2025.

Perbedaan kondisi pasokan antarwilayah ini membutuhkan penanganan khusus agar masyarakat tidak semakin terbebani.

Bansos Beras 10 Kilogram Siap Disalurkan

Untuk meredam gejolak harga, NFA akan mempercepat implementasi dua skema utama pada Juni dan Juli 2025.

Pertama, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat.

Baca Juga: Bansos Penebalan Tambahan Rp400 Ribu per Orang dari Kemensos Cair Juni, Ini Kriteria yang Berhak

Saat ini, proses verifikasi dan finalisasi anggaran tengah diselesaikan agar distribusi dapat segera dimulai.

"Bantuan pangan beras ini bukan hanya upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga," jelas Ketut.

Perbaikan Distribusi

Selain bansos, NFA juga terus gencar melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Hingga pekan kedua Juni ini, sudah ada 288 kegiatan GPM yang dilaksanakan di 17 provinsi dan 99 kabupaten/kota, mencakup kegiatan nasional maupun lokal.

Tak hanya itu, NFA juga berfokus pada perbaikan sistem pencatatan stok dan transaksi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).