Suara.com - Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pemerintah harus kelola utang dengan hati-hati. Apalagi, utang luar negeri (ULN) Indonesia per April 2025 tercatat sebesar 431,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.025 triliun.
"Untuk menjaga stabilitas utang ke depannya, pemerintah perlu menerapkan beberapa langkah strategis," katanya saat dihubungi Suara.com, Senin (16/6/2025).
Kata dia, utang Indonesi berpotensi naik jika pemerintah tidak melakuakn langkah strategis. Untuk itu pemerintah harus meningkatkan kualitas belanja publik agar lebih efektif dan produktif. Terutama dalam proyek yang memberikan dampak berganda pada perekonomian nasional.
Kedua, memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan yang lebih progresif dan transparan. Lalu, perkembangan rupiah yang harus dijaga stabil agar tidak naik jumlah utang.
"Ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi agar beban utang luar negeri tetap terkendali," katanya.
Terakhir, terus memperkuat koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam mengelola utang dan fiskal secara prudent serta transparan. Sehingga, kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga.
Selain itu, kondisi utang ini masih relatif sehat dan terkendali. Jika diukur menggunakan indikator internasional.
Misalnya, rasio utang terhadap PDB Indonesia tetap di bawah ambang batas internasional, yang mengindikasikan bahwa kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban utang masih baik.
"Selain itu, mayoritas utang digunakan untuk sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang," bebernya.
Baca Juga: Ekonom Ungkap Fakta Pahit Buntut Utang Luar Negeri Indonesia Rp7.025 Triliun, Kapan Lunas?
Terkait kemampuan Indonesia membayar utang tersebut, waktu pelunasannya tergantung pada beberapa faktor utama, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, serta manajemen fiskal pemerintah.
"Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5%-6% per tahun serta pengelolaan fiskal yang hati-hati, Indonesia akan tetap memiliki kemampuan yang baik dalam membayar kewajiban utangnya secara bertahap," imbuhnya.
Hal ini terutama karena profil jatuh tempo utang luar negeri Indonesia yang relatif terkelola dengan baik. Di mana proporsi utang jangka panjang jauh lebih besar dibandingkan utang jangka pendek.
Dalam proyeksi tahun ini, utang Indonesia cenderung masih akan mengalami kenaikan moderat.
"Penyebab utamanya antara lain kebutuhan pembiayaan program prioritas pemerintah," jelasnya.
Kendati demikian, pemerintah kemungkinan akan tetap menjaga agar kenaikan utang tersebut tidak melampaui batas yang membahayakan stabilitas fiskal maupun makroekonomi secara keseluruhan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
Apa Itu Co Living? Tren Gaya Hidup Baru Anak Muda
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius