Suara.com - Amerika Serikat mendapatkan ancaman baru terkait ekonominya. Apalagi, adanya RUU anggaran yang luas di Senat AS dapat memangkas cakupan asuransi kesehatan bagi hampir 12 juta warga Amerika.
Serta menambah utang sebesar 3,3 triliun dolar AS atau sekitar Rp53.790 ribu triliun. Dalam hal ini, anggota parlemen Demokrat telah memimpin kritik terhadap RUU tersebut.
Angka-angka CBO menghitung pemotongan dana perawatan kesehatan sebesar 1 triliun dolar jika tindakan tersebut disahkan.
Terutama karena usulan pemangkasan lebih dari triliun dolar AS terhadap anggaran layanan kesehatan, termasuk program Medicaid, yang selama ini menjadi sandaran jutaan warga lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah
"Ini adalah pemotongan layanan kesehatan untuk mendanai pemotongan pajak bagi orang-orang kaya. Sangat sederhana," kata Senator Demokrat Mark Warner kepada BCC.
Versi terbaru dari RUU tersebut diajukan dalam pemungutan suara Senat 51-49 pada Sabtu malam. Dua anggota Partai Republik - Tillis dan Rand Paul dari Kentucky - bergabung dengan Demokrat dalam menentang langkah tersebut. Paul mengatakan bahwa ia menentang RUU tersebut karena RUU tersebut menaikkan batas utang AS.
Tillis mengatakan bahwa RUU tersebut akan menghabiskan dana perawatan kesehatan negara bagiannya hingga miliaran dolar.
Sementara para senator memperdebatkan RUU tersebut pada hari Minggu, tidak jelas apakah RUU tersebut memiliki cukup dukungan untuk akhirnya disahkan.
Partai Republik memiliki mayoritas kecil di Senat, dengan 53 kursi. Wakil Presiden JD Vance memiliki suara penentu sehingga partai tersebut hanya mampu membiayai tiga pembelot.
Baca Juga: Proyek Rumah Tanpa Utang Asing, Menteri Ara: Perintah Prabowo Kita Berdiri di Kaki Sendiri
Senator Demokrat menggunakan aturan majelis untuk memaksakan pembacaan RUU setebal hampir 1.000 halaman selama 16 jam dalam upaya untuk menunda pemungutan suara atas pengesahannya.
Berdasarkan aturan Senat, anggota parlemen sekarang memiliki waktu 20 jam untuk memperdebatkan RUU tersebut.
Diperkirakan bahwa Demokrat akan menggunakan seluruh waktu mereka untuk menunda pemungutan suara lebih lanjut, sementara Partai Republik mencoba mempercepat prosesnya.
Anggota parlemen juga dapat mengusulkan amandemen terhadap RUU tersebut. Jika RUU yang direvisi disahkan Senat, RUU tersebut masih harus dikembalikan ke DPR untuk persetujuan akhir sebelum diserahkan ke meja presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.
Trump telah mendorong agar RUU tersebut disahkan Kongres sebelum batas waktu yang ditetapkan sendiri pada tanggal 4 Juli. Gedung Putih mengatakan bahwa kegagalan untuk meloloskannya akan menjadi "pengkhianatan terbesar".
Pada hari Sabtu, ia menyebut suara Senat untuk memajukan RUU tersebut sebagai "kemenangan besar". Namun, pemotongan yang diusulkan RUU tersebut terhadap Medicaid, sebuah program perawatan kesehatan yang diandalkan oleh jutaan warga Amerika lanjut usia, penyandang disabilitas, dan berpenghasilan rendah, telah menjadi titik api politik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 6 Oktober 2025, Banjir Ribuan Gems dan Kesempatan Klaim Ballon d'Or
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga Mulai Rp6 Jutaan, Ramah Lingkungan dan Aman Digunakan saat Hujan
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Tanpa Calvin Verdonk, Ini Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Waketum PSI Dapat Tugas dari Jokowi Usai Laporkan Penyelewengan Dana PIP
-
Ole Romeny Diragukan, Siapa Penyerang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
-
Wasapada! Trio Mematikan Arab Saudi Siap Uji Ketangguhan Timnas Indonesia
-
Panjatkan Doa Khusus Menghadap Kabah, Gus Miftah Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia
Terkini
-
Perencanaan dan e-RDKK yang Tepat Jadi Kunci Optimalisasi Penyerapan Pupuk Subsidi di Aceh
-
RI Resmi Punya Pembangkit Listrik Paling Canggih Se-Asia Tenggara
-
Bahlil: Permen Minerba akan Prioritaskan UMKM dan Koperasi Lokal, Bukan dari Jakarta
-
Purbaya Minta Tak Perlu Ada Wamenkeu Baru: Dari Pada Saya Pusing
-
Dirut BSI Tunggu Menkeu Purbaya untuk Jelaskan Penyerapan Dana Titipan Pemerintah
-
Investasi Makin Mudah, BNI Tawarkan ORI028 Lewat wondr by BNI
-
Atasi Konflik Tambang, Menkop Usul IUP Timah Dikelola Koperasi Merah Putih
-
Pembiayaan Iklim Jadi Tantangan, Indonesia Butuh USD 28 Miliar untuk Transisi Hijau
-
Pertamina Pastikan Pertalite Tidak Mengandung Etanol
-
Kandungan Etanol di BBM Pertamina Bikin Heboh, Ternyata Sudah jadi Tren Global