Senator Demokrat Mark Warner mengatakan bahwa tindakan tersebut akan berdampak negatif pada jutaan orang.
"Ini adalah pemotongan pajak bagi orang-orang terkaya yang pada akhirnya akan memotong perawatan kesehatan, sesederhana itu," katanya.
Berdasarkan RUU tersebut, lebih dari 80% orang Amerika akan mendapatkan pemotongan pajak tahun depan, meskipun pembayar pajak yang lebih kaya akan mendapatkan manfaat paling banyak, termasuk sebagai persentase pendapatan, menurut Pusat Kebijakan Pajak yang non-partisan.
Senator Markwayne Mullin, seorang Republikan Oklahoma, mengatakan kepada NBC pada hari Minggu bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk menghilangkan penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan. Ia berpendapat bahwa banyak orang Amerika yang menggunakan Medicaid tidak berada di bawah garis kemiskinan
"Kami tidak membayar orang-orang di negara ini untuk bermalas-malasan.Kami ingin memberi mereka kesempatan. Dan ketika mereka mengalami masa sulit, kami ingin membantu mereka," imbuhnya.
Beberapa bagian dari RUU belanja direvisi di Senat untuk meredakan penolakan dari Partai Republik. RUU tersebut masih berisi beberapa komponen intinya: pemotongan pajak yang Trump kampanyekan, seperti pengurangan pajak atas tunjangan Jaminan Sosial, dan penghapusan pajak atas kerja lembur dan tip.
RUU tersebut juga akan memperpanjang pemotongan pajak yang disahkan oleh Partai Republik pada tahun 2017.
RUU tersebut mengusulkan pemotongan untuk program-program tertentu untuk membayar pengurangan pajak.
Mengenai perawatan kesehatan, RUU belanja mengusulkan persyaratan bekerja bagi sebagian besar orang dewasa agar memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan.
Baca Juga: Proyek Rumah Tanpa Utang Asing, Menteri Ara: Perintah Prabowo Kita Berdiri di Kaki Sendiri
RUU tersebut juga mengurangi jumlah pajak yang dapat dibebankan negara bagian kepada penyedia layanan kesehatan, yang dananya digunakan secara besar-besaran untuk membiayai program Medicaid.
Setelah beberapa senator Republik menyuarakan kekhawatiran bahwa pemotongan ini akan merugikan rumah sakit pedesaan di distrik mereka, anggota parlemen menambahkan ketentuan dalam RUU terbaru yang meningkatkan ukuran dana bantuan rumah sakit pedesaan dari 15 miliar dolar As menjadi 25 miliar dolar AS.
RUU tersebut mencakup pembatasan pada program kupon makanan AS, dengan meminta sebagian besar orang dewasa dengan anak-anak berusia 14 tahun atau lebih untuk menunjukkan bukti kerja agar memenuhi syarat.
RUU tersebut juga mengalihkan sebagian biaya dari pemerintah federal ke negara bagian mulai tahun 2028.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
Terkini
-
Pegawai Pajak Kena OTT KPK, Purbaya: Kami Bantu Dari Sisi Hukum, Tak Akan Ditinggal
-
Kementerian PU Percepat Normalisasi Sungai Batang Kuranji
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
-
Menuju Kedaulatan Energi, RDMP Balikpapan Jadi Andalan ESDM Stop Impor BBM
-
374.839 Pohon Ditanam PNM, Jejak Nyata Hijaukan Negeri di Hari Gerakan Satu Juta Pohon
-
BEI Bidik Empat Emiten Sekaligus, Status UMA Melekat pada Saham-saham Ini
-
Bisnis Roby Tremonti, Sosok Diduga Terkait dalam Buku Aurelie Moeremans
-
Tangani Dampak Longsor dan Banjir, Kementerian PU Pastikan Akses Jalan di Sumut Segera Pulih
-
Konsumsi Pertamax Melonjak 20 Persen Sepanjang 2025, BBM Ramah Lingkungan Makin Diminati
-
Rem Darurat Pinjol! OJK Batasi Utang Maksimal 30% Gaji Mulai 2026