Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mendampingi proses restrukturisasi BUMN yang dirancang oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Hal ini disampaikan Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, yang dikutip Rabu (9/7/2025).
"Penugasan pemerintah, termasuk hapus buku hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi. Itu juga nanti kami akan mendampingi dan membantu dari kegiatan Danantara," ujar Erick.
Menurutnya, Kementerian BUMN memiliki tanggung jawab penting dalam pengawasan penugasan pemerintah, termasuk dalam mendukung keberlanjutan program restrukturisasi agar BUMN tetap memberikan kontribusi optimal bagi bangsa.
Erick juga mengungkapkan keberhasilan kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dalam beberapa program strategis. Salah satunya adalah penyesuaian periode subsidi kompensasi dari dua tahun menjadi enam bulan.
"Tetapi kita sedang lobi lagi dari Menteri Keuangan yang sudah juga oke. Untuk subsidi kompensasi ini bisa dibayarkan dengan valuta atau dolar atau pun nanti keputusannya seperti apa," imbuh dia.
Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa keberadaan Danantara sebagai pengelola investasi dan restrukturisasi BUMN harus terus dikawal agar performanya terjaga.
Kementerian BUMN, kata dia, juga menjalankan peran sebagai regulator yang aktif dalam berbagai penugasan, seperti program masuk desa hingga pengelolaan SDM di BUMN.
"Kita terus juga berkoordinasi untuk pengangkatan, direksi komisaris, menyetujui pengusulan agenda, RUPS dan lain-lainnya," sambungnya.
Baca Juga: Seminggu Sekali Berkantor di Wisma Danantara, Erick Thohir Tetap Pelototi Kinerja BUMN
Dalam kesempatan tersebut, Erick juga mengajukan usulan anggaran Kementerian BUMN tahun 2026 sebesar Rp604 miliar, yang akan digunakan untuk mendukung program kerja kementerian serta mengawal berbagai penugasan dari pemerintah.
Erick optimistis, alokasi anggaran Kementerian BUMN akan menghasilkan dampak positif bagi keuangan negara. Ia meyakini bahwa dengan perbaikan performa BUMN melalui restrukturisasi dan efisiensi tata kelola, jumlah dividen yang disetorkan kepada negara dapat meningkat.
"Nah jadi kita tidak istilahnya membebani keuangan negara. Tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara," tutup Erick.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 5 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp200 Ribuan
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
Terkini
-
Harga BBM Subsidi Tak Naik, Kepercayaan Industri RI Langsung Melesat
-
Di Tengah Lemahnya Rupiah, Kepercayaan Industri Naik ke Level 53,56
-
Infrastruktur Kompleks di Balik Layar: Mengapa Gangguan Platform Trading Sering Bikin Trader Panik?
-
Investasi Digital China di RI Makin Marak, Apa Untung dan Ruginya?
-
Begini Cara Ubah Data Karyawan Jadi Mesin Pertumbuhan Bisnis
-
Peruri Tegaskan Keberlanjutan Bukan Sekadar Kepatuhan, Tapi Strategi Ciptakan Nilai Bersama
-
Tokopedia Perkuat Bisnis Kesehatan Digital
-
Konflik di Selat Hormuz Bikin Ekspor Perhiasan Indonesia Terancam Rontok
-
Rupiah Tembus Rp17.803, Pengusaha Dilema: Naikkan Harga atau Menyerah
-
Ini Cara Miliki Rumah Lelang BTN, Harga Bisa 40% di Bawah Pasar