Suara.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto melakukan aksi bersih-bersih dengan melakukan pemecatan terhadap 7 pegawainya.
Pemecatan ini dilakukan di era kepemimpinannya sejak dilantik sekitar kurang dari dua bulan lalu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025) Bimo mengungkapkan bahwa pihaknya telah memecat tujuh orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak ia memimpin pada Mei 2025.
Pemecatan ini dilakukan sebagai respons tegas terhadap pelanggaran integritas.
Langkah ini merupakan bagian dari program berkelanjutan DJP untuk memperkuat kepercayaan publik. Bimo Wijayanto menegaskan bahwa upaya ini krusial demi menjadikan DJP sebagai institusi yang lebih profesional dan humanis.
"Kami sudah memecat tujuh orang selama kepemimpinan kami dari Mei kemarin," ujar Bimo.
Penguatan kepercayaan publik bukanlah sekadar retorika. Ini adalah salah satu strategi utama untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tahun 2026.
Dengan meningkatnya kepercayaan dari wajib pajak, diharapkan kesadaran dan kesukarelaan dalam membayar pajak juga akan meningkat signifikan. Bimo Wijayanto memahami betul bahwa integritas pegawai adalah fondasi utama untuk mencapai target penerimaan negara.
Sebelumnya Bimo Wijayanto resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menggantikan Suryo Utomo pada 23 Mei 2025.
Baca Juga: Sah! Pemerintah Mulai Pungut Pajak dari Pedagang E-commerce
Pelantikan ini mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 83/TPA/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan.
Sebelum dilantik sebagai Dirjen Pajak Kemenkeu, Bimo menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sejak Desember 2024.
Dalam posisinya, Bimo bertugas memastikan dukungan perencanaan kerja, pengawalan program, serta dukungan keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan, dan manajemen kinerja di kedeputiannya.
Selain itu, ia juga bertanggung jawab terhadap sinkronisasi, pemantauan, serta debottlenecking koordinasi program kerja antarunit Asisten Deputi di bawah kedeputiannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
- 5 Moisturizer Mengandung SPF untuk Pagi Hari, Melembapkan dan Mencerahkan Kulit
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Dolar 'Cekik' UMKM: Harga Kedelai Tembus Rp545 Ribu, Perajin Tahu Tempe Terpaksa 'Sunat' Ukuran
-
Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah
-
Influencer hingga Selebgram Tak Bisa Lagi Nikmati Pajak UMKM 0,5%
-
Aturan Pajak Purbaya Makin Ketat, PP Baru Siap Kuras Kantong UMKM Beromzet Miliaran
-
Tok! Pemerintah Coret Influencer dan Selebgram dari Daftar PPh Final UMKM 0,5 Persen
-
Rupiah Terus Terpuruk, Djarot PDIP: Rakyat Desa Tak Pakai Dolar tapi Harga Sembako Melambung Tinggi!
-
BTN Kucurkan Kredit Rp1,5 Triliun ke Pindad, Sokong Produksi Maung MV3 Hingga Amunisi
-
Rupiah Sekarat Menuju Rp18.000: Kebijakan BI Dinilai Terlambat Jinakkan Bom Waktu Fiskal dan Global
-
Sindir Jakarta Sibuk Urus IHSG, Andi Widjajanto: Di Jogja Kami Mikir Republik!
-
Harga Kakao Melonjak Tajam Efek Selat Hormuz Ditutup, Kemendag Rilis Patokan Baru