Kemenhub Vs Indonesia Airlines Masih Berlanjut, Pemerintah Nilai Sertifikat Standar Belum Sah!

Suara.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menegaskan Indonesia Airlines masih tak bisa beroperasi dalam waktu dekat. Pasalnya, PT Indonesia Airlines Holdingbelum memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang diwajibkan oleh regulasi.

Kemenhub menilai, saat ini Indonesia Airlines belum terverifikasi dalam perizinan satu atap atau sistem Online Single Submission (OSS) maupun Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU).

Sehinggga, dokumen yang dimiliki Indonesia Airlines belum sah secara hukum dan tidak dapat dijadikan dasar operasional penerbangan.

Adapun, salah satu persyaratan penting yang belum dipenuhi adalah penyampaian Rencana Usaha yang memuat rencana penguasaan armada, wilayah operasi, struktur organisasi, kemampuan keuangan, serta rencana layanan dalam lima tahun ke depan.

Tanpa pemenuhan dokumen ini, proses verifikasi tidak dapat dilanjutkan dan tidak ada izin operasional yang bisa diterbitkan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F Laisa, kembali menegaskan bahwa setiap maskapai wajib mengikuti seluruh tahapan perizinan secara tertib dan lengkap sebelum dapat dinyatakan sah untuk beroperasi.

"Kami tegaskan lagi, status ‘belum terverifikasi’ berarti proses belum selesai. Tanpa kelengkapan dokumen, izin tidak akan diberikan, dan kegiatan penerbangan tidak boleh dilakukan," ujar Lukman dalam keterangan tertulis, Kamis (24/7/2025).

Hingga saat ini, tidak terdapat satu pun dokumen perizinan yang menyatakan bahwa Indonesia Airlines telah memiliki hak untuk menyelenggarakan layanan angkutan udara.

Proses penerbitan Air Operator Certificate (AOC) bahkan belum dapat diajukan karena tahapan awal pun belum selesai.

Baca Juga: Garuda Indonesia Mau Tambah Pesawat Boeing, Danantara: Bagian Restrukturisasi!

"Pendirian maskapai bukan sekadar administratif, tetapi menyangkut aspek keselamatan dan kepatuhan operasional. Maka semua prosesnya harus dilalui dengan benar, dan publik perlu mendapatkan informasi yang akurat," kata Lukman.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi badan usaha yang ingin membentuk maskapai baru. Namun demikian, setiap proses harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Klaim Punya Izin

Sebelumnya, dalam keterangan tertulisnya, Indonesia Airlines membantah tuduhan belum memiliki izin. Perusahaan diklaim mengantongi empat izin dari pemerintah yang diantaranya:

1. SS-AUNB Nomor 07072501223410001 – Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (penumpang dan/atau kargo).
2. SS-AUNB Nomor 07072501223410002 – Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri (penumpang dan/atau kargo).
3. SS-AUNTB Nomor 07072501223410004 – Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri (penumpang dan/atau kargo)
4. SS-AUNTB Nomor 07072501223410005 – Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya

Izin tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Perhubungan.

"Kami tegaskan bahwa Indonesia Airlines bukanlah isapan jempol. Proses pendirian kami berjalan sesuai aturan. Tuduhan ‘hoaks’ sangat kami sesalkan karena dapat mencederai semangat investasi sektor aviasi nasional," kata CEO Indonesia Airlines Iskandar.