PM Malaysia Anwar Ibrahim Turunkan Harga BBM, Prabowo Gimana?

Suara.com - Pemerintah Malaysia membuat kebijakan membuat masyarakat senang. Sebab, negara tetangga itu menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Upaya ini untuk mengurangi beban susbidi pemerintah. Selain itu, agar subsidi bisa tepat sasaran bagi yang membutuhkan.

Lantas, Apakah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengikuti Malaysia untuk menurunkan harga BBM?

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, hingga saat ini belum ada sinyal pemerintah untuk menurunkan harga BBM.

Plt Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan pemerintah menunggu momentum di dalam negeri agar kebijakan penurunan harga BBM dijalankan.

Namun, ia kembali menegaskan, saat ini belum ada urgensi untuk menurunkan harga BBM subsidi.

"Jadi, lihat situasi dan kondisi. Belum ada pembahasan soal itu," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, yang dikutip Jumat (25/7/2025).

Pemerintah, bilang Tri, sebenarnya ingin membenahi tata kelola penyaluran subsidi agar bisa tertuju ke pihak yang membutuhkan. Menurutnya, skema penyaluran BBM subsidi juga memang disusun sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kan kalau subsidi kita memang ada kajian. Kalau subsidi kan kita lagi bergerak untuk tepat sasaran seperti apa, data-data BPS-nya seperti apa, jangan sampai juga nanti subsidi juga tidak tepat sasaran," katanya.

Baca Juga: Naik Drastis! DPR Setuju Pagu Anggaran Kementerian ESDM Rp8,11 Triliun di RAPBN 2026

Sebelumnya, seperti dinukil The Star, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan rencana penurunan harga bahan bakar subsidi jenis RON 95 menjadi 1,99 ringgit per liter, atau sekitar Rp 7.680.

Saat ini, harga BBM subsidi RON 95 berada di angka 2,05 ringgit (sekitar Rp 7.912), sedangkan versi non-subsidi dijual seharga 2,50 ringgit (sekitar Rp 9.648).

"Setelah skema subsidi RON 95 yang ditargetkan diterapkan, pemerintah akan menurunkan harga bensin RON 95 menjadi RM 1,99 per liter, secara eksklusif bagi warga negara Malaysia. Sementara itu, warga negara asing akan dikenakan harga pasar yang tidak disubsidi," ujar Anwar.