Trump Cairkan Pesangon Rp 241 Triliun untuk 154 Ribu PNS yang Kena PHK

Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai mencairkan pesangonnya bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang kena program pengurangan karyawan. Sekitar 154.000 pegawai federal telah menerima pesangon yang ditawarkan oleh pemerintahan.

Hal ini merupakan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi jumlah pegawai federal. Pemangkasan hingga pensiun dini jumlahnya mencapai 6,7 persen dari total pegawai sipil federal.

Ini merupakan hasil dari program yang pertama kali diluncurkan pada bulan Januari oleh miliarder Elon Musk sebagai mantan penasihat Presiden Donald Trump, melalui surel berjudul "Fork in the Road".

Adapun, tawaran pesangon serupa diajukan pada bulan-bulan berikutnya di berbagai instansi. Jumlah pegawai yang menerima pesangon, pertama kali dilaporkan oleh Washington Post, sedikit di atas angka 5,9 persen atrisi dalam tenaga kerja sipil pemerintah AS pada tahun 2023.

Sebuah angka yang dihimpun oleh Partnership for Public Service, sebuah lembaga nirlaba yang menghimpun statistik staf federal. Angka 154.000 tersebut tidak termasuk staf yang dipecat atau memilih program lain untuk memangkas gaji pegawai federal, seperti program insentif untuk pensiun dini.

“Dalam kondisi normal, tingkat pergantian pegawai sebesar 6,7 persen bukanlah hal yang aneh bagi pemerintah federal,” kata Profesor Don Moynihan dari Ford School of Public Policy, University of Michigan.

Berapa tepatnya biaya berbagai program pembelian dan cuti tersebut masih belum jelas.

Dalam hal ini, pemerintah telah menghabiskan 14,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp241 triliun untuk membayar pegawai yang menerima program pensiun dini serta pemangkasan karyawan.

Tetapi, angka tersebut didasarkan pada perkalian rata-rata gaji pegawai federal dengan perkiraan kasar 200.000 pegawai yang mengundurkan diri.

Baca Juga: Tarif Trump 19 Persen Berlaku 7 Agustus, AS Masih Jadi Penyumbang Surplus Terbesar RI

Laporan tersebut juga menghitung bahwa pemerintah telah menghabiskan tambahan 6,1 miliar dolar AS umtuk membayar pegawai yang dirumahkan selama proses litigasi atas upaya pemecatan mereka.