Total Utang Masyarakat di Pinjol Tembus Rp 83,52 Triliun, Berpotensi Galbay?

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim bahwa penggunaan pinjaman online (pinjol) menurun di Indonesia. 

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawas lembaga pembiayaan Agusman mengatakan, pertumbuhan pembiayaan pinjol (P2P lending) hingga akhir Juni mengalami penurunan.

"Pinjol tumbuh 25,06% dengan nilai outstanding mencapai Rp 83,52 triliun. Pertumbuhan ini tercatat mengalami perlambatan, namun tidak sebesar yang dialami oleh industri multifinance secara lebih luas," katanya dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan secara Virtual, Senin (4/8/2025).

Sementara itu, tingkat kredit macet pinjol (TWP90) tercatat mengalami perbaikan.

"Tingkat TWP90 berada di level 2,85% per Juni 2025, dibandingkan pada Mei sebesar 3,19%,"bebernya.

Selain itu, OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 19 perusahaan pembiayaan, 3 perusahaan modal ventura, dan 30 penyelenggara pinjaman daring atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini berdasarkan hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan.

"Saat ini terdapat 4 dari 145 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar, dan 11 dari 96 penyelenggara pinjaman daring yang belum memenuhi kewajiban
ekuitas minimum Rp12,5 miliar," katanya.

OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan action plan supaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud, baik berupa ejeksi modal dari pemegang saham.

Untuk memperkuat dan pengembangan industri PVML, OJK telah menerbitkan SE OJK No.17 tahun 2025 tentang laporan berlianan perusahaan pergadean dan perusahaan pergadean syariah sebagai ketentuan pelaksanaan POJK No.39 tahun 2024 tentang pergadean.

Baca Juga: Pinjol Legal vs Ilegal 2025: Jangan Sampai Salah Langkah, Kenali Bedanya Sebelum Terlambat

"Selain itu, OJK sedang menyusun RPOJK tentang integritas pelaporan keuangan PVML yang mengatur mengenai kewajiban memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi keuangan dalam melaporan keuangan yang dihasilkan dan dilaporkan," tandasnya.