Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka peluang untuk menyediakan taksi air atau water taxi di wilayah pariwisata seperti Bali. Taksi air ini nantinya menghubungkan Bandara menuju tempat-tempat wisata di Bali.
Pemerintah tengah menggodok rencana taksi air beroperasi dari Bandara I Gustu Ngurah Rai menuju pusat wisatawan seperti Canggu, Semenjak, dan Kuta.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Lollan Andy Sutomo, menjelaskan rencana ini dibahas, karena memang jalur darat di wilayah Bali sangat padat untuk menuju ke pusat wisata.
"Kalau terindikasi sebenarnya kalau lewat darat ini sekitar 1-2 jam, kalau dari indikasi awal lewat laut ini diupayakan mudah-mudahan bisa 20 menit," ujarnya dalam diskusi di Kantor Kemenhub, Jakarta, yang dikutip Rabu (6/8/2025).
Untuk memuluskan rencana ini, lanjut Lollan, Kemenhub juga tengah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pemerintah daerah. Dalam hal ini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang akan menjadi operator transportasi taksi air di Bali.
Selain itu, Kemenhub juga menggandeng Universita Udayana untuk melakukan penelitian terhadap transportasi taksi air tersebut.
Lollan menuturkan, rencana ini tidak akan bisa jalan jika, meman tidak ada dukungan dari beberapa pihak termasuk pemerintah daerah. Sehingga, ia meminta pemerintah daerah mempercepat perizinan agar rencana ini bisa terlaksana.
"Sinkronisasi program pusat dan daerah sudah terbentuk. Dan juga untuk hal-hal lainnya pembangunan perizinan. Terutama perizinan-perizinan yang terkait dengan Kementerian Perhubungan tentunya kita siap memberikan hubungan untuk percepatan," imbuhnya.
Sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewacanakan transportasi umum water taxi sebagai salah satu transportasi umum di Bali. Taksi air itu nantinya akan terhubung dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju beberapa kawasan wisata di Bali seperti Canggu.
Baca Juga: Kemenhub Investigasi Biang Kerok KA Argo Bromo Angrek Anjlok
Ide untuk membuat transportasi tersebut tergagas setelah pemerintah mengeksplor moda transportasi lain untuk wisatawan yang baru tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Menurut AHY, penumpang sering dihadapkan pada kondisi macet usai keluar dari Bandara Ngurah Rai.
Terlebih, jumlah penerbangan internasional yang melintas di bandara tersebut meningkat sampai 22 persen pada tahun 2024 lalu.
"Tadi dilaporkan peningkatan dari tahun sebelumnya, peningkatan 22 persen dari penerbangan internasional,” ujar AHY saat ditemui usai Rapat Koordinasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kamis (23/1/2025).
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Bos Go Ahead Eagles: Dean James Masih Gunakan Paspor Belanda!
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
DJP Ungkap Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta di H+1 Lebaran
-
Jelang Deadline, Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT Tembus 8,7 Juta
-
Hari Air Sedunia: Ini Sederet Kisah Pertamina dari Ujung Papua hingga Wilayah Bencana
-
Jadwal Operasional BRI Pasca Libur Lebaran 2026
-
Harga Minyak Naik, Prabowo Kebut Proyek PLTS buat Gantikan Tenaga Diesel
-
Seluruh Rest Area di Tol Cipali Akan Berlakukan Sistem Buka Tutup
-
Biang Macet Saat Mudik Terungkap! 21 Ribu Kehabisan Saldo E-Toll
-
Jangan Lupa! Besok Pasar Saham RI Kembali Dibuka, IHSG Diproyeksi Anjlok
-
Gegara Selat Hormuz Tutup, Harga BBM di AS Tembus Rp 68.000
-
BRILink Agen Bukukan Transaksi Rp1.746 Triliun: Bukti BRI Percepat Inklusi Keuangan Nasional