OJK Godok Aturan Izin Usaha Gadai, DP Motor Bisa Lebih Longgar

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok aturan mengenai pelonggaran uang muka (DP) bagi masyarakat yang membeli kendaraan bermotor di perusahaan pembiayaan atau multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, agar masyarakat menunggu aturan ini agar terbit.

"Kita siapkan deregulasi antara lain mengenai uang muka untuk multifinance dan juga konteks dana pembiayaan. Detailnya, regulasi sedang dibuat," ujar Agusman di Hotel Bidakara, Selasa (12/8/2028).

Kata dia, aturan ini mencakup deregulasi terkait kemudahan perizinan usaha pegadaian dengan lingkup usaha kabupaten/kota. Apalagi, dengan aturan ini bisa mengurangi usaha multifinance yang tidak resmi.

"Kita akan berikan ruang untuk lebih fleksibel perizinannya. Dengan demikian, kita harapkan usaha ilegal akan berkurang atau bahkan tidak ada lagi karena semakin mudah mendapatkan izin dari OJK. Itu spiritnya," imbuhnya.

Kata dia, kontribusi sektor PVML tercermin dari pertumbuhan aset sebesar 4,02 persen yoy menjadi Rp 1.049,63 triliun per Juni 2025, dengan jumlah pelaku industri mencapai 742 entitas.

Penyaluran pembiayaan juga meningkat sebesar 4,30 persen yoy, mencapai Rp 955,97 triliun.

Lalu, dengan penyaluran konvensional sebesar Rp 844,14 triliun (88,30 persen) dan penyaluran berdasarkan prinsip Syariah sebesar Rp 111,83 triliun (11,69 persen).

"PVML juga telah menyalurkan pembiayaan UMKM sebesar Rp 272,05 triliun," jelasnya.

Baca Juga: OJK Tegaskan Adrian Gunadi Masih Buronan Aktif Internasional, Terbit Red Notice Sejak Februari 2025

OJK juga berharap pencapaian yang telah diraih dapat terus meningkat di masa depan dengan dukungan sinergi yang kuat antara OJK, kementerian/lembaga, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Semoga pencapaian yang telah diraih dapat terus meningkat di masa depan dengan dukungan sinergi yang kuat antara OJK, kementerian/lembaga, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan," tandasnya.