Suara.com - Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menggerakkan roda ekonomi melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga Semester I 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp156,84 triliun, atau 54,56% dari target tahun 2025 yang sebesar Rp287,47 triliun.
Angka ini disalurkan kepada 2,69 juta debitur, menunjukkan penetrasi yang masif di berbagai sektor.
Asisten Deputi Pengembangan Usaha BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Gunawan Pribadi, menyampaikan bahwa capaian impresif ini tidak lepas dari penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah relaksasi dalam penyaluran KUR, khususnya untuk mendukung sektor pertanian dan tebu rakyat. Relaksasi ini mencakup ketentuan agunan tambahan, histori kredit, suku bunga berjenjang, dan pembatasan akses berulang.
"Penyesuaian ini dititikberatkan pada pemberian relaksasi dalam penyaluran KUR untuk mendukung sektor pertanian dan tebu rakyat," ujar Gunawan dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025 terkait KUR.
Tak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk sektor perumahan. Skema ini bernama Kredit Program Perumahan, dengan plafon pinjaman mencapai Rp5 miliar untuk penyediaan rumah dan Rp500 juta untuk sisi permintaan. Langkah ini diharapkan mampu mendukung program prioritas pemerintah dalam menciptakan tiga juta rumah.
Selain KUR, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pelaku usaha produktif di sektor-sektor strategis. Untuk pertanian, penyaluran Kredit Alsintan terus dioptimalkan, dengan realisasi mencapai Rp24,62 miliar hingga Juli 2025.
Sementara itu, di sektor industri padat karya, pemerintah mendorong percepatan penyaluran Kredit Investasi Padat Karya (KIPK). Tujuannya agar para pelaku industri dapat memanfaatkan dana ini untuk merevitalisasi mesin, sehingga dapat meningkatkan produktivitas.
Melalui berbagai kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pembiayaan demi menggerakkan roda perekonomian nasional secara lebih merata. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjangkau sektor-sektor strategis, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Baca Juga: Bos BUMN: Ketahanan Pangan Bukan Hanya Soal Ketersediaan Pupuk
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
Terkini
-
BEI Jawab Isu Dana Asing Banyak Kabur dari Pasar Modal Gara-gara Pidato Prabowo
-
Danantara Baru Mau Jalankan 26 Proyek Hilirisasi Rp225 Triliun
-
Regulasi Nikotin Berpotensi Goyang Industri Hasil Tembakau, Petani Paling Terdampak
-
Skandal KUR Fiktif BNI Rp41 M, Kepala Cabang Iming-imingi Petani Dapat Bansos Agar Serahkan KTP-KK
-
Demi Rogoh Dividen EXCL, Emiten Sinarmas DSSA Akuisi Saham Pengendalinya Rp4 Triliun
-
Manajer Kopdes Merah Putih Ini Ungkap Sulit Saingi Indomaret, Pendapatan Kalah dari Warung Madura
-
Daftar Saham 'Paling Untung' saat IHSG Menguat Pada Sesi I Hari Ini
-
BPJS Kesehatan Perluas Akses JKN di Wilayah 3T melalui Viola dan BPJS Keliling
-
Kopdes Merah Putih Melawai Baru Raup Rp78 Ribu dalam 6 Bulan, Pengurus Belum Digaji
-
Prabowo Mau 800 BUMN Ditutup Tahun 2026, Bagaimana Nasib Asetnya?