Bahlil 'Sentil' Pertamina: Pelayanan dan Kualitas BBM Harus Di-upgrade, Jangan Kalah dari Swasta!

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara terbuka meminta PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mereka jual.

Menurut Bahlil, sebagai perpanjangan tangan negara, Pertamina memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat.

"Saya harus mengakui bahwa Pertamina juga harus kita upgrade cara pelayanannya yang baik," ujar Bahlil saat memberikan keterangan pers usai rapat dengan para manajemen SPBU swasta dan Pertamina di Jakarta, Jumat (19/9/2025)

Dalam pandangan Bahlil, Pertamina tidak hanya sekadar perusahaan, tetapi juga representasi negara. Oleh karena itu, pelayanan yang prima adalah wujud dari komitmen BUMN kepada rakyat.

"Pertamina ini adalah BUMN. Dia adalah perpanjangan negara. Sebagai warga negara, ini juga menjadi perlindungan dan kesungguhan kita untuk cinta merah putih," tambahnya.

Bahlil menegaskan, ia sudah meminta kepada Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri agar segera berbenah. Tujuannya agar Pertamina mampu bersaing dengan perusahaan swasta lainnya, baik dari sisi kualitas maupun mutu pelayanan.

"Saya sudah minta kepada Pak Simon, agar memperbaiki pelayanannya, memperbaiki kualitas pelayanannya, dan meningkatkan mutu pelayanannya. Agar betul-betul Pertamina juga bisa kompetitif dengan swasta yang lain," tegas Bahlil.

Disisi lain Bahlil juga mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan penting antara pemerintah, Pertamina, dan sejumlah perusahaan pengelola SPBU swasta, termasuk Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil untuk mengatasi kelangkaan stok BBM yang sempat terjadi.

Dimana pihak swasta menyetujui skema baru untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.

Baca Juga: Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina

"Mereka setuju, dan memang harus setuju untuk beli, berkolaborasi dengan Pertamina," tegas Bahlil.

Dalam skema kolaborasi ini, para SPBU swasta mengajukan sejumlah syarat. Mereka meminta BBM yang dibeli merupakan BBM murni (fuel base) yang nantinya akan dicampur di tangki SPBU masing-masing.

Selain itu, mereka juga mengajukan adanya survei bersama dalam pembelian stok BBM dan yang terpenting, adanya transparansi harga pembelian. "Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli (untung), harus semua terbuka, dan sudah setuju juga terjadi open book," ujar Bahlil.

Bahlil memastikan stok impor BBM tambahan ini akan tiba di Indonesia paling lambat dalam waktu tujuh hari. Sementara itu, untuk volume impor tambahan dari masing-masing SPBU swasta akan dibahas lebih lanjut dalam rapat teknis.

Kesepakatan ini lahir setelah kuota impor tambahan BBM sebesar 10% yang diberikan pemerintah di tahun ini sudah menipis, menyebabkan SPBU swasta kekurangan stok. Pemerintah menilai, kolaborasi dengan Pertamina adalah jalan keluar terbaik.

Alasan utama penguatan kolaborasi ini adalah karena BBM merupakan industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, diperlukan peran negara dalam pengaturannya, sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Cabang-cabang industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu dikuasai oleh negara," pungkas Bahlil.