-
Rupiah berpotensi melemah menuju Rp17.000 karena ketidakpastian global
-
Ketegangan geopolitik dan kebijakan The Fed menekan nilai tukar rupiah
-
Isu Tax Amnesty juga menimbulkan sentimen negatif terhadap pasar domestik
Suara.com - Nilai tukar rupiah diramal akan menuju level terendah Rp 17.000 setelah krisis moneter. Hal tidak lepas dari ketidakpastian global yang menghantui perekonomian dunia.
"Rupiah berpotensi melemah ke arah Rp17.000 per dolar AS jika ketidakpastian global terus berlanjut dan isu tax amnesty menimbulkan respon negatif di pasar. Namun, stabilisasi bisa terjadi bila pemerintah mampu menjaga kepercayaan investor melalui konsistensi kebijakan fiskal," ujar Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9/2025).
Ia menjelaskan, pelemahan rupiah kali ini tidak lepas dari kombinasi faktor eksternal dan internal. Salah satunya adalah memanasnya ketegangan geopolitik di Eropa.
"Ketegangan geopolitik kembali meningkat setelah Presiden AS Donald Trump dalam pidatonya di PBB menyampaikan nada agresif terhadap Rusia. Trump memperingatkan negara-negara Eropa agar tidak membeli minyak Rusia dan membuka kemungkinan sanksi baru yang menargetkan energi," kata Ibrahim.
Menurutnya, meski belum ada langkah konkret, retorika tersebut meningkatkan ketidakpastian di pasar. Investor khawatir sanksi lebih keras akan mengganggu ekspor energi Rusia dan memicu pembalasan.
Di sisi lain, Ukraina juga terus menggencarkan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia, membuat risiko suplai energi global semakin besar.
Selain geopolitik, kebijakan bank sentral AS juga ikut memberi tekanan. Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan keputusan suku bunga tetap bergantung pada data, tanpa jalur yang pasti.
Meskipun bias cenderung dovish, Powell menegaskan pelonggaran yang terlalu cepat bisa kembali memicu inflasi.
Dari sisi domestik, wacana pemerintah terkait pengampunan pajak (tax amnesty) jilid 3 juga menjadi sorotan pasar. DPR memasukkan RUU Pengampunan Pajak dalam Prolegnas 2026, meski Menteri Keuangan menegaskan tidak mendukung kebijakan tersebut karena berisiko merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak.
Baca Juga: Penyebab Rupiah Loyo Hingga ke Level Rp 16.700 per USD
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
-
Harga Pangan Nasional Kompak Turun Usai Natal, Cabai hingga Bawang Merah Merosot Tajam
-
7 Langkah Investasi Reksa Dana untuk Kelola Gaji UMR agar Tetap Bertumbuh
Terkini
-
Stimulus Transportasi Nataru Meledak: Serapan Anggaran Kereta Api Tembus 83% dalam Sepekan!
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Purbaya Sebut Dana Badan Rehabilitasi Bencana Bersumber dari APBN
-
Purbaya Ogah Alihkan Dana MBG demi Atasi Bencana Banjir Sumatra
-
Penggunaan Keuangan Digital Meningkat, Volume Transaksi QRIS Tembus Rp1.092 Triliun
-
Tutup Tahun, 7 Bank RI Tumbang
-
Purbaya Pakai Uang Korupsi Sitaan Kejagung Rp 6,6 Triliun buat Tambal Defisit APBN
-
Industri Pulp & Kertas RI Tembus Ekspor USD 8 Miliar, Kemenperin Bilang Begini
-
OJK Gandeng KSEI Permudah Izin Reksadana, Apa Untungnya?
-
Dari Ibu Rumah Tangga Biasa, Peni Sulap Dusun Terpencil Jadi Pusat Keuangan Berkat AgenBRILink