Suara.com - Provinsi Sumatra Utara resmi menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Prestasi ini dicapai setelah Provinsi Sumatra Utara berhasil menjamin seluruh penduduknya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Capaian monumental tersebut ditandai dengan kegiatan Launching Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas – Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah, yang diselenggarakan di Grha Bhineka Perkasa Jaya, Deli Serdang, pada Senin (29/9/2025).
Gubernur Sumatra Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa Program UHC Prioritas di Provinsi Sumatra Utara merupakan capaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatra Utara.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Sumatra Utara, atas dukungan dan komitmennya sehingga Provinsi Sumatra Utara telah berhasil meraih predikat UHC Prioritas. Mohon sama-sama di lapangan nanti dapat kita pantau pelaksanaannya, agar masyarakat Provinsi Sumatra Utara benar-benar merasakan manfaat UHC Prioritas ini,” kata Bobby.
Bobby mengatakan bahwa pencapaian UHC Prioritas oleh Provinsi Sumatra Utara harus dimaknai dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, UHC Prioritas tidak hanya sekedar memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan identitas KTP, namun masyarakat juga harus mendapatkan layanan yang berkualitas dan tidak mendapatkan layanan diskriminatif.
“Kepada rumah sakit, kami berharap agar tidak lagi menolak pasien dengan beralasan kamar sudah penuh . Misalnya apabila memang ruang rawat kelas tiga penuh, pasien bisa ditempatkan sementara di ruang rawat kelas dua atau yang diatasnya tanpa ada tambahan biaya. Jangan sampai ada masyarakat yang ditelantarkan dengan alasan ruangan penuh,” pesan Bobby.
Bobby menjelaskan di masa awal-awal pelaksanaan UHC Prioritas, biasanya akan terjadi lonjakan pasien. Hal tersebut dapat terjadi karena rasa penasaran masyarakat yang ingin mencoba layanan kesehatan dengan memanfaatkan UHC Prioritas tersebut.
“Untuk itu mohon nanti sama-sama kita pantau di lapangan agar pelaksanaan UHC Prioritas ini dapat sesuai dengan tujuannya. Capaian UHC Prioritas ini bukanlah sebuah final, tetapi merupakan starting point untuk masyarakat Sumatra Utara mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik,” kata Bobby.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menjelaskan bahwa predikat UHC merupakan suatu kondisi seluruh penduduk daerah di suatu wilayah telah terdaftar sebagai peserta Program JKN dan memiliki akses layanan terhadap kesehatan yang layak tanpa hambatan biaya.
Baca Juga: Kopi Toejoean: UMKM Lokal Makin Kuat Bersama Rumah BUMN BRI
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, telah ditetapkan target kepesertaan Program JKN sebesar 98,6 persen dari total jumlah penduduk, dengan jumlah keaktifan peserta sebesar 80 persen.
“Per 1 September 2025, jumlah kepesertaan Program JKN di Provinsi Sumatra Utara telah mencapai 15.672.374 jiwa dengan tingkat keaktifan sebesar 80,27 persen atau sebanyak 12.555.579 jiwa. Dengan capaian ini, Sumatera Utara resmi menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sekaligus menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar yang berhasil meraih UHC di Indonesia,” ujar David.
Lebih lanjut, David menegaskan bahwa capaian tersebut berhasil diraih berkat sinergi dan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Sumatra Utara.
Berkat capaian tersebut, David mengapresiasi komitmen yang tinggi dari Gubernur Sumatra Utara yang menghendaki adanya jaminan perlindungan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
“Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Gubernur Sumatra Utara, Bapak Muhammad Bobby Afif Nasution yang telah mendukung penuh pencapaian UHC di Provinsi Sumatera Utara.
Melalui capaian ini, kini seluruh masyarakat Provinsi Sumatra Utara memiliki akses layanan kesehatan yang sangat terbuka,” terang David.
Berita Terkait
-
Merasa Terlindungi, Guru di Sukabumi Ceritakan Pengalaman Positif dengan JKN
-
Peserta JKN di Aceh Selatan Rasakan Manfaat Layanan Kesehatan Tanpa Hambatan
-
Warga Sumatera Utara Bisa Berobat Pakai KTP Mulai Oktober 2025
-
Ciptakan Inovasi Digital JKN, BPJS Kesehatan Peroleh Penghargaan Bergengsi
-
MAW Talk Awards 2025, BPJS Kesehatan Raih Penghargaan Lembaga Publik Paling Berpengaruh
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
YES 2025: Ajak Anak Muda Berani Memulai Usaha, Waktu Menjadi Modal Utama
-
YES 2025: Berbagi Tips Investasi Bagi Generasi Muda Termasuk Sandwich Generation
-
Youth Economic Summit 2025 : Pentingnya Manfaat Dana Darurat untuk Generasi Muda
-
Kapan Bansos BPNT Cair? Penyaluran Tahap Akhir Bulan November 2025, Ini Cara Ceknya
-
Youth Economic Summit 2025: Ekonomi Hijau Perlu Diperkuat untuk Buka Investasi di Indonesia
-
Apa Itu Opsen Pajak? Begini Perhitungannya
-
Suara Penumpang Menentukan: Ajang Perdana Penghargaan untuk Operator Bus Tanah Air
-
Youth Economic Summit 2025: Peluang Industri Manufaktur Bisa Jadi Penggerak Motor Ekonomi Indonesia
-
Kapan Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025 Cair? Ini Kata Kemenkeu dan Realitanya
-
Youth Economic Summit (2025) : Indonesia Diminta Hati-hati Kelola Utang