-
Pemerintah resmi tambah kepemilikan saham Freeport Indonesia sebesar 12 persen, jadi total 63 persen.
-
Penambahan saham terkait perpanjangan izin usaha pertambangan hingga 2041, waktu efektif masih dibahas.
-
Presiden Prabowo mendorong percepatan negosiasi karena valuasi saham dianggap sangat menguntungkan.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan negosiasi penambahan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia telah final.
Pemerintah mendapatkan penambahan kepemilikan saham sebesar 12 persen.
"Negosiasi tambahan (saham) Freeport, sudah saya nyatakan final, sudah penambahan 12 persen," kata Bahlil kepada wartawan di Gedung Sarinah, Jakarta dikutip pada Rabu (8/10/2025).
Namun demikian, Bahlil belum menyampaikan kapan berlakunya penambahan saham itu.
Dia menyinggung soal masa berlaku izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041.
"Nanti itu kan pas keperpanjangan. Nanti kita lihat. Sekarang kan tambang yang ada sekarang ini kan sampai dengan 2041. Tanggalnya berapa lagi dibicarakan sekarang," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia saat ini memegang 51 persen saham di Freeport.
Dengan penambahan ini, maka pemerintah mencatatkan kepemilikan saham sebesar 63 persen.
Penambahan kepemilikan saham itu merupakan dorongan dari Presiden Prabowo Subianto, sebagai disampaikan Bahlil sebelumnya.
Baca Juga: Bahlil Jawab Kritikan DPR soal PP Minerba yang Tak Kunjung Terbit!
"Saya dipanggil Presiden untuk ditanyakan tentang kesepakatan dan tadinya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10 persen Freeport. Tapi, tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu," ujar Bahlil pada Senin, 15 September 2025.
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo meminta dirinya mempercepat komunikasi dengan manajemen Freeport agar kesepakatan bisa segera dimatangkan.
Ia menegaskan, tambahan saham yang ditawarkan cukup menguntungkan karena valuasinya relatif rendah.
“Untuk 10 persen lebih, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
IHSG Tutup Pekan di Zona Hijau: Saham Milik Grup Djarum Masuk Top Losers
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
Dituding Bahlil Salah Baca Data Subsidi LPG 3 Kg, Menkeu Purbaya: Mungkin Cara Lihatnya yang Beda
-
Disindir soal Subsidi LGP 3Kg, Menkeu Purbaya: Mungkin Pak Bahlil Betul
-
Vivo dan BP Batal Beli BBM Pertamina, Kini Dipanggil ke Kantor Bahlil
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Riset Danareksa: Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Kuartal I, Ditopang Konsumsi Rumah Tangga
-
Telkom dan PGN Perkuat Ekosistem Green Digital Infrastructure Terintegrasi Bersama Mitra Global
-
ADB Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2026
-
Penerimaan Pajak dari MBG Cuma 3-5 Persen, Setara Rp 10,05 T hingga Rp 16,75 T
-
Toko Online Dibanjiri Produk China, Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce Pertengahan 2026
-
Negosiasi Buntu, Iran ke AS: Rasakan Harga Bensin Kalian!
-
Komitmen Nyata BRI Group, Sinergi Holding UMi Perkuat Fondasi Ekonomi Masyarakat
-
Purbaya Kesal Restitusi Pajak 2025 Tembus Rp 360 Triliun, Duga Ada Kebocoran
-
OJK Sebut Banyak Orang Mulai Malas Bayar Cicilan Pindar
-
Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi