- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang menggodok rencana yang bisa menjadi kabar baik bagi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Ia dijadwalkan bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis, 23 Oktober 2025, untuk membahas wacana penghapusan kredit macet di bawah Rp1 juta.
- Inisiatif ini muncul karena banyaknya keluhan dari MBR yang terhambat mengakses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang menggodok rencana yang bisa menjadi kabar baik bagi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia dijadwalkan bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis, 23 Oktober 2025, untuk membahas wacana penghapusan kredit macet di bawah Rp1 juta.
Inisiatif ini muncul karena banyaknya keluhan dari MBR yang terhambat mengakses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Mereka masuk dalam daftar hitam perbankan hanya gara-gara memiliki utang kecil yang dianggap macet.
"Kamis minggu depan saya akan ketemu dengan OJK untuk melihat sebetulnya seperti apa," ungkap Purbaya usai acara 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Purbaya menegaskan, wacana 'pemutihan' utang kecil ini adalah inisiatif dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Maruarar Sirait menerima banyak laporan bahwa ratusan ribu MBR tak bisa mengajukan KPR karena terganjal blacklist pinjaman kecil.
"Katanya ada demand yang dari sekian ratus ribu orang nggak bisa masuk karena mereka masih di-blacklist karena punya pinjaman yang belum dibayar atau dianggap kredit macet. Akan dicari yang di bawah Rp1 juta," jelas Purbaya.
Menariknya, Purbaya menyebutkan adanya solusi "jalan tengah" yang diajukan oleh Maruarar Sirait: pengembang properti bersedia menalangi atau membayar lunas kredit macet kecil tersebut.
"Katanya mau bayar tuh si pengembangnya, paling beberapa miliar. Tapi kan habis itu pengembangnya dapat bisnis baru," kata Purbaya.
Purbaya menilai, beban finansial ini masih masuk akal bagi pengembang karena sebagai imbal baliknya, mereka akan mendapatkan akses untuk menggarap proyek baru yang didukung pemerintah.
Meski demikian, Purbaya memastikan bahwa pertemuan dengan OJK dan data dari BP Tapera akan digunakan untuk memverifikasi klaim ini. Jika benar klaim tersebut valid, maka masalah utang kecil yang menghambat akses KPR MBR bisa diselesaikan dengan cepat.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Rosan: Kami Sedang Evaluasi
"Kalau betul kan gampang, yaudah dibayar, selesai," tutup Purbaya, optimis.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Bedak Sekaligus Foundation Namanya Apa? Ini 4 Rekomendasi yang Ringan di Wajah
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Target Tembus Rp563 Miliar, CBDK Optimis Properti PIK 2 Makin Dilirik Investor
-
Awas, Risiko Kebocoran Solar Subsidi Imbas Harga BBM Nonsubsidi Naik Gila-gilaan
-
BBRI atau BMRI? Pakar Senior Ini Ungkap Saham Pilihannya untuk Jangka Panjang
-
Cara Andi Hakim Tilap Dana Nasabah Rp28 Miliar, Modus 'BNI Deposito Investment'
-
Viral Gerakan Tutup Rekening, BNI Janji Kembalikan Dana Gereja di Aek Nabara
-
Skandal Dana Umat di Aek Nabara, BNI Janji Dana Gereja Dikembalikan Sepenuhnya
-
Iran Kembali Tutup Selat Hormuz Sampai Waktu yang Tak Ditentukan, Gegara Ulah Trump
-
Pemerintah Segera Tutup Praktik Open Dumping di Seluruh TPA
-
Pemerintah Mulai Kaji Kereta Papua, Rute Sentani-Kota Jayapura Jadi Proyek Awal
-
Harga BBM Naik, Ini Warga RI yang 'Halal' Beli Bensin Subsidi