-
Dana asing keluar dari pasar keuangan RI sebesar Rp 16,61 triliun dalam sepekan.
-
Outflow terbesar terjadi di pasar Surat Berharga Negara (SBN).
-
BI perkuat koordinasi dan kebijakan untuk jaga ketahanan ekonomi.
Suara.com - Bank Indonesia (BI) mencatat masih ada aliran modal asing yang keluar (outflow) dari pasar keuangan domestik selama sepekan.
Berdasarkan data transaksi pada 13 - 16 Oktober 2025, dana dari investor asing (nonresiden) tercatat jual neto sebanyak Rp 16,61 triliun.
Direktur Eksekutif Komunikasi BI Ramdan Denny mengatakan, kaburnya dana asing dari pasar keuangan domestik pada minggu ini terjadi pada semua instrumen keuangan.
Terbesar di pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang kabur Rp 11,90 triliun.
"Berdasarkan data transaksi 13 – 16 Oktober 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 16,61 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp 1,09 triliun di pasar saham, Rp 11,90 triliun di pasar SBN, dan Rp 3,62 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)," katanya dalam siaran pers.
Lalu, selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 16 Oktober 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 51,24 triliun di pasar saham dan Rp 132,75 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp 17,28 triliun di pasar SBN.
Apalagi, kaburnya modal asing dari pasar keuangan Indonesia membuat nilai tukar rupiah melemah tipis di akhir pekan.
Rupiah masih tak mampu melawan kedigdayaan Dolar AS.
Selain itu, premi risiko atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia lima tahun naik ke level 80,85 basis poin (bps) per 16 Oktober 2025 dari 80,27 bps per 10 Oktober 2025.
Baca Juga: Gubernur Bank Indonesia Waswas Ekonomi Global Masih Bergejolak
CDS merupakan indikator untuk mengetahui risiko berinvestasi di SBN.
Semakin besar skor CDS, maka risiko berinvestasi di SBN juga semakin tinggi. Sebaliknya jika skor semakin kecil, maka risiko investasinya juga semakin rendah.
Untuk itu, BI terus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," tandasnya.
Berita Terkait
-
Isi Revisi RUU P2SK Baru: Pejabat BI Tidak Bisa Diberhentikan, Kecuali Gara-gara Ini
-
Bank Indonesia Bakal Evaluasi Skema Bagi Beban dengan Pemerintah, Buat Biayai Program Prabowo
-
Rupiah Anjlok Rp 16.800, Menko Airlangga Akui Belum Bertemu Gubernur BI! Ada Apa?
-
Rupiah Meloyo, Ini Jurus Jitu BI, OJK, dan Bank Tingkatkan Pasar Keuangan
-
Sepekan Kemarin Asing Bawa Kabur Dananya Rp 2,71 Triliun dari RI, Gara-Gara Ketidakpastian Global
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- Innalillahi, Aktor Epy Kusnandar Meninggal Dunia
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
Pilihan
-
KLH Sebut Tambang Milik Astra International Perparah Banjir Sumatera, Akan Ditindak
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah Desember 2025: Ideal untuk Gamer dan Content Creator Pemula
-
Roblox Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Baru, Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp43,75 T
-
Bank Indonesia Ambil Kendali Awasi Pasar Uang dan Valuta Asing, Ini Fungsinya
-
Geger Isu Patrick Kluivert Dipecat Karena Warna Kulit?
Terkini
-
Danantara Mau Ubah Skema Kompensasi Subsidi, Biar BUMN Nggak Melarat
-
Penggelapan Asuransi, OJK Serahkan Dua Direktur PT Bintang Jasa Selaras ke Kejaksaan
-
Jasa Perawatan Pembakit Listrik RI Laris Manis Dilirik Malaysia Hingga China
-
Rupiah Lemah Tak Berdaya Sore Ini Disebabkan Investor Cemas soal Data Cadangan Devisa
-
Kunjungi Korban Banjir Sumatera, Bahlil Janji Cabut Izin Tambang Nakal
-
KLH Sebut Tambang Milik Astra International Perparah Banjir Sumatera, Akan Ditindak
-
Purbaya Sebut Revisi UU P2SK Perkuat Koordinasi Fiskal dan Moneter, Peran BI Makin Luas
-
Pelonggaran Moneter: BI Rate Turun, Inflasi 2026 Diprediksi Berkisar 2,94 Persen
-
Menkeu Purbaya Ingin Kelapa Sawit Tetap Jadi Tulang Punggung Industri Indonesia
-
OJK Keluarkan Aturan Baru Soal Aset Kripto, Intip Poin-poinnya