Pemerintah Siapkan Lahan 1 Juta Ha Kebun Tebu untuk Implementasi BBM Campur Etanol

Suara.com - Pemerintah mulai mempersiapkan kebutuhan etanol atau metanol dalam negeri. Hal ini, dalam rangka implementasi bahan bakar minyak (BBM) dicampur etanol 10 persen.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan butuh 1 juta hektare kebun tebu untuk diolah menjadi etanol.

Dalam prosesnya, etanal bersumber dari gula yang difermentasi dari pohon tebut dan disebut molase. Molase ini akan kembali diolah menjadi etanol.

"Jadi kalau tambahnnya 10 pers saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana-mana nanti tanahnya untuk metanol akan ditanam orang singkong. Jadi nggak akan lagi ada tanah kosong," ujarnya di Kantor Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Zulhas melanjutkan, dari lahan 1 juta hektare itu, maka akan produksi sampai 80 juta ton tebu. Tak hanya tebu, dalam lahan seluas itu juga akan ditanam singkong dan ubi.

Dia memastikan, petani juga akan mendapatkan penjualan hasil tanam tersebut, di mana pemerintah akan mencari pembelinya.

"Jadi orang akan tanam, karena ada yang beli. Satu liter itu kira-kira 6 kg (singkong). Berarti singkong kira-kira singkong harganya Rp 1.500/kg. Kemarin Pak Mentan minta Lampung minta (pembelian) Rp 1.300/kg, orang sudah senang. Apalagi Rp 1.500/kg. Jadi nggak ada lagi tanah kosong," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mewajibkan BBM yang dijual di Indonesia memiliki campuran etanol 10 persen.

Bahlil mengatakan kebijakan itu sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepala pemerintahan telah menyetujui mandatori campuran etanol 10 persen, dalam rangka mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM.

Baca Juga: Bisikan Maut Bahlil ke Prabowo, Zulhas Sempat Akan Jabat Menko Perekonomian

Kebijakan ini disampaikan ketika publik sedang menyoroti kisruh impor BBM Pertamina untuk SPBU Swasta yang ditolak karena sudah memiliki kandungan etanol.

“Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol (E10),” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10/2025).