- Menteri Keuangan Purbaya menyiapkan Rp 20 triliun untuk pemutihan iuran BPJS Kesehatan sesuai janji Presiden.
- Ia meminta BPJS Kesehatan memperbaiki efisiensi anggaran, termasuk menghindari pembelian alat yang tidak perlu dan memanfaatkan teknologi AI.
- Purbaya menyoroti inefisiensi seperti kewajiban rumah sakit memiliki ventilator yang sudah tidak relevan pasca-Covid-19.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sudah menyiapkan Rp 20 triliun untuk pemutihan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan.
"Rp 20 triliun katanya, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan kelihatannya," kata Menkeu Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Namun Purbaya mewanti-wanti pihak BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan. Ia meminta ada pembenahan dalam menggunakan anggaran.
"Saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaanya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin. Terus kalau ada beli alat yang enggak perlu, dibereskan saja," papar dia.
Ia juga menyarankan adanya penggunaan anggaran yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi. Sebab Bendahara Negara baru mengetahui kalau BPJS Kesehatan memiliki sekitar 200 pegawai IT.
Dengan bekal ini, Purbaya menyarankan BPJS Kesehatan memiliki sistem IT berbasis teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Ia yakin penerapan teknologi itu bisa mengurangi beban operasional BPJS Kesehatan.
"Sehingga kalau ada standar yang clear yang dirun oleh sistem IT yang berbasis AI. Sehingga kalau ada kecurangan obatnya apa langsung di detect semua. Itu saya pikir nanti akan menarik ke depannya. Itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal," imbuhnya.
Purbaya juga mengungkapkan masih adanya inefisiensi BPJS Kesehatan. Ia mencontohkan, ada rumah sakit yang diharuskan memiliki alat ventilator.
Menkeu menilai kalau alat itu dianggap sudah tidak efektif saat ini karena tak ada lagi kasus Covid-19. Hal inilah yang membuat iuran BPJS Kesehatan makin besar.
Baca Juga: Penyaluran Dana Rp200 Triliun Bikin Bank Himbara Kewalahan
"Saya minta mereka meng-access alat mana yang harus dibeli dan alat mana yang enggak harus dibeli. Tapi saya bilang access-nya jangan saya, karena saya bukan dokter, jangan mereka juga. Tapi suatu tim yang punya keahlian betul bidang kedokteran dan rumah sakit," jelasnya.
Berita Terkait
-
Penyaluran Dana Rp200 Triliun Bikin Bank Himbara Kewalahan
-
Polemik Dana Pemprov yang 'Parkir': Mengapa Jabar Bantah, DKI 'Jujur', dan BI Buka Data?
-
Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Sindir Mahasiswa Ikut Demo karena Dibayar
-
Ditantang KDM Soal Dana Mengendap Rp4,1 T, Menkeu Purbaya: Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia
-
BI Benarkan Menkeu Purbaya soal Data Dana Mengendap Pemda di Bank
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- Baru 2 Bulan Nikah, Clara Shinta Menyerah Pertahankan Rumah Tangga
Pilihan
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
Terkini
-
Penyaluran Dana Rp200 Triliun Bikin Bank Himbara Kewalahan
-
Obat Kuat BI Ampuh, Rupiah 'Comeback' Setelah Sempat Tertekan
-
Apresiasi Kinerja Positif & Perkuat Employee Well-being, Pegadaian Sukses Gelar The Gade Fest 2025
-
Setahun Berdampak: Listrik Hadir di Pelosok, Warga Merasakan Terangnya Perhatian Negara
-
BI Buka Suara, Misteri Selisih Rp18,97 Triliun Dana Pemda di Bank, Uang Rakyat Mengendap?
-
5 Aplikasi Pertanahan Digital BPN untuk Urus Surat Tanah Sampai Cek Harga Properti
-
Mau Gelar RUPSLB, Garuda Indonesia Minta Izin Private Placement Hingga Hapus Aset
-
Profil PJHB: Laporan Keuangan, Fakta IPO Saham dan Sosok Pemiliknya
-
Penerimaan Negara dari PNBP Terancam Turun Gara-gara Kebijakan Ini
-
Bahlil Ungkap Progres Program Hilirisasi Minerba dan Energi