Polemik Dana Pemprov yang 'Parkir': Mengapa Jabar Bantah, DKI 'Jujur', dan BI Buka Data?

Suara.com - Isu dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan kembali memanas, memicu perdebatan sengit antara pemerintah pusat dan daerah.

Angka fantastis ratusan triliun rupiah yang belum terserap di bank-bank menjadi sorotan tajam, memaksa para kepala daerah untuk memberikan klarifikasi, tak jarang dengan nada menantang.

Persoalan ini semakin kompleks dengan adanya perbedaan data antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang kini mendorong investigasi mendalam.

Polemik ini bermula saat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik keras terkait lambatnya serapan belanja pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Menurut data yang diungkap Purbaya, hingga akhir September 2025, dana sebesar Rp234 triliun masih 'parkir' di bank.

Jumlah ini terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) sebesar Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota (pemkot) sebesar Rp39,5 triliun.

Purbaya secara spesifik menyebutkan beberapa provinsi dengan saldo mengendap terbesar. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan teratas dengan Rp14,683 triliun, diikuti oleh Jawa Timur dengan Rp6,8 triliun, dan Jawa Barat dengan Rp4,17 triliun.

Data ini, ditegaskan Purbaya, bersumber dari Bank Indonesia dan memiliki kemiripan dengan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri.

DKI Jakarta Ngaku Transparan, Jabar Bantah Keras

Baca Juga: Anggaran DKI Dipotong Rp16 T, Wagub Rano Karno Tak Protes: Ini Jurus Baru Cari Dana

Menanggapi temuan Menkeu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menunjukkan sikap transparan.

Ia tak membantah sedikit pun temuan Purbaya mengenai dana Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp14,6 triliun yang mengendap di Bank Jakarta.

"Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta, itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi,” kata Pramono ditemui di kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Pramono menjelaskan bahwa dana tersebut memang sengaja disiapkan untuk membayar proyek-proyek pembangunan yang jatuh tempo pada akhir tahun.

Ia memaparkan pola belanja Pemprov DKI yang cenderung melonjak di penghujung tahun, sebuah tren yang sudah terjadi bertahun-tahun.

"Memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Itulah yang kita persiapkan untuk pembayaran-pembayaran di akhir November dan Desember ini,” katanya.