-
Government shutdown AS sebabkan ketidakpastian global dan regional.
-
Dampak turunannya memicu kenaikan yield dan pengangguran di sana.
-
Kondisi ini menular ke Indonesia melalui kurs dan instrumen pasar keuangan.
Suara.com - Penutupan pemerintahan atau Government shutdown Amerika Serikat (AS) diperkirakan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI), Juli Budi Winantya menilai, government shutdown di negeri Paman Sam itu menyebabkan ketidakpastian global.
"Ketidakpastian global saat ini cukup tinggi, salah satunya dari AS. Kalau shutdown terjadi, dampaknya bisa ke defisit fiskal yang lebih besar," kata Juli di Bukittinggi, Sumatera Barat dikutip Suara.com pada Sabtu (25/10/2025).
Disebutnya dampak turunannya bisa berpengaruh ke ekspektasi imbal hasil atau yield yang bisa memicu peningkatan pengangguran dan persepsi pasar.
"Kalau pengangguran naik, biasanya akan direspons melalui Fed Funds Rate. Dampaknya akan menular ke pasar keuangan global, termasuk ke Indonesia melalui kurs dan instrumen lainnya," jelasnya.
"Jadi ketidakpastian bisa muncul dari kondisi fiskal AS, tapi respons kebijakan moneter AS juga ikut berpengaruh," sambungnya.
Sebagaimana diketahui, government shutdown atau penutupan pemerintahan di Amerika Serikat terjadi di Amerika Serita sejak 1 Oktober 2025 lalu, setelah Senat gagal meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Belanja tahunan pada Selasa (30/9) malam.
Politisi Partai Republik menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang menolak memberikan dukungan pada RUU tersebut. Sebaliknya, Demokrat balik menyalahkan kelompok konservatif itu.
Hasil voting menunjukkan 55 senator mendukung dan 45 menolak. Namun jumlah itu tetap kurang dari 60 suara yang dibutuhkan agar RUU bisa disahkan.
Baca Juga: Bank Indonesia Rayu Apple Adopsi Pembayaran QRIS Tap
Dampaknya, sejumlah kantor pelayanan publik, museum, serta taman nasional harus ditutup sementara. Pegawai federal yang dianggap non-esensial juga dirumahkan tanpa menerima gaji.
Meski begitu, instansi yang dinilai vital untuk keamanan masyarakat dan perlindungan aset tetap berfungsi seperti biasa.
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Dapat THR Sebaiknya Investasi Apa? Ini 4 Pilihan yang Cocok
-
LPDB Koperasi Dorong Generasi Muda Kembangkan Ekonomi Melalui Koperasi Modern
-
Konflik Timur Tengah Memanas, Harga Minyak Kembali Bergejolak
-
IPC TPK Catat Pertumbuhan Arus Petikemas 8,7% pada Awal 2026
-
Pacu Daya Saing Investasi, Perusahaan RI Butuh Panduan untuk Eksekusi Strategi ESG
-
Harga Emas Antam Naik-Turun, Hari Ini Terpeleset Jadi Rp 3,04 Juta/Gram
-
Meningkat Rp17 Triliun, Aset Konsolidasi BPKH Tahun 2026 Tembus Rp238,9 Triliun
-
Survei OJK: Perbankan Tetap Solid di Awal 2026, Meski Inflasi dan Rupiah Jadi Tantangan
-
Donald Trump Rilis 172 Juta Barel Cadangan Minyak AS
-
Daftar Capaian Danantara Selama Setahun Berdiri