-
Menteri Perumahan usulkan pemutihan BI Checking untuk KPR subsidi.
-
Usulan didasari keprihatinan banyak masyarakat miskin gagal akses KPR.
-
Di Karawang, pemutihan diharapkan bantu lebih dari 38 ribu keluarga miliki rumah.
Suara.com - Pemerintah mempertimbangkan pemutihan BI Checking (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK OJK) bagi masyarakat yang hendak mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam program perumahan subsidi.
Usulan ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di sela Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Penguatan Ekosistem Perumahan di Karawang, Senin.
Ia mengaku sering menerima keluhan dari masyarakat yang gagal mengakses KPR subsidi hanya karena terganjal riwayat kredit buruk yang tercatat dalam sistem perbankan.
"Saya sering menerima keluhan masyarakat yang tidak bisa mengakses program perumahan subsidi karena BI Checking," kata Maruarar, dikutip via Antara.
Menteri menyatakan keprihatinannya bahwa program mulia yang digagas kementeriannya tidak dapat dinikmati oleh segmen yang seharusnya menjadi penerima utama—yaitu masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah layak.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemutihan BI Checking diterapkan khusus bagi masyarakat yang akan mengikuti program perumahan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat tersebut.
Potensi Besar di Karawang dan Dukungan Daerah
Daerah Karawang dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena dinilai memiliki potensi besar dalam program perumahan subsidi.
Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Karawang, tercatat masih ada sekitar 38 ribu keluarga yang hingga kini belum memiliki rumah. Angka ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar untuk program subsidi.
Baca Juga: Chikita Meidy Bongkar Kelakuan Suami, Tak Nafkahi Anak Hingga Nunggak KPR
Namun, Maruarar Sirait meyakini bahwa angka riilnya bisa jadi lebih besar. "Tapi menurut saya, ada lebih dari 38 ribu keluarga di Karawang yang belum memiliki rumah. Termasuk keluarga yang menempati rumah tidak layak huni di Karawang, ini masih sangat banyak," tambahnya.
Usulan pemutihan BI Checking ini mendapatkan dukungan dari kepala daerah setempat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan dukungannya penuh atas program perumahan subsidi.
Menurutnya, pembangunan perumahan memiliki efek domino yang positif terhadap perekonomian secara keseluruhan.
"Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan perumahan ini bukan hanya sudut pandang orang beli rumah, atau kredit rumah. Jadi dalam proses pembangunan ini lah ekonomi berkembang," kata Dedi Mulyadi.
Pembangunan perumahan secara masif diyakini akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi, mulai dari industri bahan bangunan, tenaga kerja, hingga sektor-sektor kecil lainnya.
Sementara itu, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, juga menyuarakan harapan agar pemerintah pusat dapat membantu masyarakat yang terkendala masalah BI Checking dalam mengajukan KPR subsidi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
Kebiasaan Mager Bisa Jadi Beban Ekonomi
-
Jurus Korporasi Besar Jamin Keberlanjutan UMKM Lewat Pinjaman Nol Persen!
-
Purbaya Sepakat sama Jokowi Proyek Whoosh Bukan Cari Laba, Tapi Perlu Dikembangkan Lagi
-
Dorong Pembiayaan Syariah Indonesia, Eximbank dan ICD Perkuat Kerja Sama Strategis
-
Respon Bahlil Setelah Dedi Mulyadi Cabut 26 Izin Pertambangan di Bogor
-
Buruh IHT Lega, Gempuran PHK Diprediksi Bisa Diredam Lewat Kebijakan Menkeu Purbaya
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
IHSG Merosot Lagi Hari Ini, Investor Masih Tunggu Pertemuan AS-China
-
Ada Demo Ribut-ribut di Agustus, Menkeu Purbaya Pesimistis Kondisi Ekonomi Kuartal III
-
Bahlil Blak-blakan Hilirisasi Indonesia Beda dari China dan Korea, Ini Penyebabnya