-
Menteri Perumahan usulkan pemutihan BI Checking untuk KPR subsidi.
-
Usulan didasari keprihatinan banyak masyarakat miskin gagal akses KPR.
-
Di Karawang, pemutihan diharapkan bantu lebih dari 38 ribu keluarga miliki rumah.
Suara.com - Pemerintah mempertimbangkan pemutihan BI Checking (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK OJK) bagi masyarakat yang hendak mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam program perumahan subsidi.
Usulan ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di sela Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Penguatan Ekosistem Perumahan di Karawang, Senin.
Ia mengaku sering menerima keluhan dari masyarakat yang gagal mengakses KPR subsidi hanya karena terganjal riwayat kredit buruk yang tercatat dalam sistem perbankan.
"Saya sering menerima keluhan masyarakat yang tidak bisa mengakses program perumahan subsidi karena BI Checking," kata Maruarar, dikutip via Antara.
Menteri menyatakan keprihatinannya bahwa program mulia yang digagas kementeriannya tidak dapat dinikmati oleh segmen yang seharusnya menjadi penerima utama—yaitu masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah layak.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemutihan BI Checking diterapkan khusus bagi masyarakat yang akan mengikuti program perumahan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat tersebut.
Potensi Besar di Karawang dan Dukungan Daerah
Daerah Karawang dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena dinilai memiliki potensi besar dalam program perumahan subsidi.
Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Karawang, tercatat masih ada sekitar 38 ribu keluarga yang hingga kini belum memiliki rumah. Angka ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar untuk program subsidi.
Baca Juga: Chikita Meidy Bongkar Kelakuan Suami, Tak Nafkahi Anak Hingga Nunggak KPR
Namun, Maruarar Sirait meyakini bahwa angka riilnya bisa jadi lebih besar. "Tapi menurut saya, ada lebih dari 38 ribu keluarga di Karawang yang belum memiliki rumah. Termasuk keluarga yang menempati rumah tidak layak huni di Karawang, ini masih sangat banyak," tambahnya.
Usulan pemutihan BI Checking ini mendapatkan dukungan dari kepala daerah setempat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan dukungannya penuh atas program perumahan subsidi.
Menurutnya, pembangunan perumahan memiliki efek domino yang positif terhadap perekonomian secara keseluruhan.
"Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan perumahan ini bukan hanya sudut pandang orang beli rumah, atau kredit rumah. Jadi dalam proses pembangunan ini lah ekonomi berkembang," kata Dedi Mulyadi.
Pembangunan perumahan secara masif diyakini akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi, mulai dari industri bahan bangunan, tenaga kerja, hingga sektor-sektor kecil lainnya.
Sementara itu, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, juga menyuarakan harapan agar pemerintah pusat dapat membantu masyarakat yang terkendala masalah BI Checking dalam mengajukan KPR subsidi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
Terkini
-
Update Harga Sembako: Cabai dan Bawang Merah Putih Turun, Daging Sapi Naik
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
Harga Emas Antam Melonjak Drastis dalam Sepekan
-
Hari Minggu Diwarnai Pelemahan Harga Emas di Pegadaian, Cek Selengkapnya
-
Orang Kaya Ingin Parkir Supercar di Ruang Tamu, Tapi Kelas Menengah Mati-matian Bayar Cicilan Rumah
-
Mampukah Dana Siap Pakai dalam APBN ala Prabowo Bisa Pulihkan Sumatera?
-
Anak Purbaya Betul? Toba Pulp Lestari Tutup Operasional Total, Dituding Dalang Bencana Sumatera
-
Percepat Pembangunan Infrastruktur di Sumbar, BRI Dukung Pembiayaan Sindikasi Rp2,2 Triliun
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
Usulan Kiai ke Prabowo: Bersihkan Jutaan Kayu Gelondongan Bencana Tanpa Bebani APBN!