-
Klaim yang viral di Facebook mengenai Natuna Utara dijadikan jaminan utang Kereta Cepat Whoosh kepada China adalah hoaks atau tidak benar.
-
Tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang mendukung klaim tersebut setelah dilakukan penelusuran fakta.
-
Isu utama yang beredar di media kredibel adalah mengenai total biaya proyek Whoosh (Rp 119,79 triliun).
Suara.com - Unggahan yang mengeklaim adanya perjanjian rahasia antara mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Pemerintah China yang menjadikan wilayah kedaulatan Natuna Utara sebagai jaminan atas utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau yang dikenal sebagai Whoosh, viral.
Namun, setelah dilakukan penelusuran fakta mendalam, klaim yang viral di media sosial tersebut dipastikan tidak benar atau hoaks.
Berdasarkan laporan dari turnbackhoax.id dan kutipan media Polri, pada Rabu (29/10/25), klaim mengenai perjanjian Natuna Utara sebagai jaminan utang Whoosh tidak didukung oleh sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya.
CEK FAKTA Proyek Kereta Whoosh Korbankan Natuna
Pencarian menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci terkait, "perjanjian Jokowi-China: Natuna Utara sebagai jaminan utang Whoosh", justru mengarahkan pada sebuah konten berita yang berbeda.
Hasil pencarian tersebut merujuk pada kanal YouTube milik kompas.com yang berjudul “Jokowi Bungkam Saat Ditanya Utang Kereta Cepat Whoosh”, yang tayang pada Minggu, 19 Oktober 2025.
Dalam video tersebut, dilaporkan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memilih bungkam atau tidak memberikan tanggapan saat dimintai keterangan mengenai sikap Menteri Keuangan Purbaya.
Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya saat itu telah menegaskan penolakannya terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi atau membayar utang proyek kereta cepat Whoosh.
Isu utang proyek Whoosh sendiri memang menjadi topik hangat.
Baca Juga: Realistis! Cinta yang Tak Selalu Manis di Drama China Exclusive Fairytale
Proyek kereta cepat yang menjadi salah satu prioritas infrastruktur nasional pada era Jokowi ini menelan total biaya yang sangat besar, mencapai Rp 119,79 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.500 per Dolar AS).
Meskipun demikian, hingga kini solusi final mengenai penyelesaian utang proyek ini masih terus dicari oleh pemerintah dan pihak terkait.
Sepanjang penelusuran mendalam terhadap berbagai sumber berita resmi dan kredibel, tidak ditemukan informasi yang sedikit pun membenarkan klaim di media sosial bahwa wilayah Natuna Utara dijadikan jaminan utang proyek Whoosh kepada pihak China.
Klaim tersebut merupakan misinformasi yang berpotensi menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan publik terhadap kedaulatan negara.
Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa keaslian dan kredibilitas sumber informasi sebelum mempercayai dan menyebarkan klaim sensitif, terutama yang berkaitan dengan isu geopolitik dan kedaulatan wilayah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga
-
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Di Balik Profesi Petugas Damkar, Ada Risiko yang Tak Selalu Terlihat
-
Sepertiga Remaja Alami Masalah Kesehatan Mental, Skrining Tanpa Pendampingan Tak Berarti
-
BNI Sekuritas Buka Suara soal Dugaan Perundungan yang Seret Nama Pegawai di Media Sosial