-
Operasi 20 PLTU berbahaya rugikan ekonomi negara hingga Rp 1.822 triliun.
-
Pemerintah pertaruhkan 156.000 nyawa akibat risiko kematian dini PLTU.
-
Riset sarankan pensiun dini PLTU segera dilakukan demi selamatkan keuangan negara.
Suara.com - Pemerintah hingga kini masih galau untuk memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Sikap galau dinilai justru membahayakan ratusan ribu nyawa dan merugikan perekonomian nasional.
Hal itu berdasarkan temuan riset yang dilakukan Trend Asia, Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) yang termuat dalam laporan berjudul 'Toxic Twenty: Daftar Hitam 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia'.
Riset tersebut, merangkum 20 PLTU yang dianggap paling berbahaya. Sebanyak 20 PLTU itu tersebar di sejumlah wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.
Berdasarkan analisis dua lembaga itu menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP), diperkirakan negara akan mengalami kerugian sebesar Rp1.822 triliun.
Angka itu diperoleh berdasarkan perhitungan akumulatif operasional 20 PLTU paling berbahaya hingga 2050.
Peneliti Celios, Atina Rizqiana memerinci kerugian ekonomi per tahun pada masa mendatang mencapai Rp 52,4 triliun, dan berkurangnya pendapatan masyarakat secara agregat sebesar Rp 48,4 triliun.
Selain itu, janji Prabowo-Gibran terkait penciptaan 19 juta lapangan kerja juga akan jauh panggang dari api.
"Sebab, riset ini mendapati sebanyak 1,45 juta tenaga kerja akan berkurang dari terus beroperasinya 20 PLTU paling berbahaya tersebut," ujar Atina saat peluncuran laporan mereka di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Selasa (4/10/2025).
Baca Juga: Pengamat Energi Nilai Implementasi 'Co-Firing' untuk Transisi PLTU Secara Bertahap
Angka itu, katanya, akumulasi dari tergerusnya lahan pertanian subur, perkebunan dan perikanan yang terdampak pencemaran lingkungan dari PLTU.
"Kehadiran PLTU tidak hanya memberikan dampak negatif secara makro terhadap perekonomian, tapi juga menghancurkan ekonomi di sektor-sektor strategis yang selama ini menjadi mata pencaharian warga," ujar Atina.
Di lain sisi, dengan masih beroperasinya 20 PLTU tersebut, pemerintah dianggap sedang mempertaruhkan 156.000 nyawa yang dapat mengalami kematian dini.
Analis dari Crea, Katherine Hasan mengungkap dispersi cemaran polusi terhadap kesehatan masyarakat akibat pembakaran energi fosil di PLTU, di antaranya meliputi kelahiran prematur, kelahiran dengan berat badan kurang, kunjungan ruang gawat darurat, asma pada anak, stroke, tahun-tahun yang dijalani dengan disabilitas, ketidakhadiran bekerja hingga kematian dini.
Perhitungan dampak tersebut merupakan kumulatif historis (2000-2025) dan proyeksi kumulatif di masa depan (2026-2050).
"Belakangan, kita sering mendengar berita kenaikan angka akibat ISPA di Jakarta pada tahun 2025. Salah satu penyebab dari ISPA yakni cemaran polutan lintas batas dari PLTU batu bara di sekitar Jakarta," kata Katherine.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
Terkini
-
Purbaya Sebut Revisi UU P2SK Bisa Perbaiki Gejolak Pasar Saham
-
Rupiah Terpeleset Jatuh Setelah Ada Kabar Misbakhun Jadi Calon Ketua OJK
-
IHSG Tertekan, OJK dan BEI Didorong Perbaiki Kepercayaan Pasar
-
BEI Naikkan Batas Free Float Jadi 15%, 267 Emiten Terancam Delisting Jika Tak Patuh
-
Skandal PIPA Bikin BEI Memperketat Syarat IPO Saham, Model Bisnis Jadi Sorotan
-
Timbunan Sampah Capai 189 Ribu Ton Per Hari, Pemerintah Dorong Program Waste to Energy
-
Asosiasi Emiten Minta Kewajiban Free Float 15 Persen Diterapkan Bertahap
-
Prabowo Teken Keppres Cuti Bersama 2026, Total Ada 8 Hari
-
Bursa Kripto Global Ini Catatkan Kepemilikan Aset Rp486 Triliun
-
RI Bakal Punya Pembangkit Nuklir, Hashim Djojohadikusumo: 70 Gigawatt Akan Dibangun