Bank BRI, BNI, Mandiri Kompak Gelar RUPSLB, Apa yang Dibahas?

Suara.com - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memutuskan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Desember mendatang.

Bank Himbara ini terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Keputusan RUPSLB di Perusahaan perbankan plat merah ini menjadi sorotan pelaku pasar.

Sebab, agenda kni biasanya menjadi momentum penting untuk pengesahan agenda strategis korporasi di penghujung tahun.

Biasanya, agenda RUPSLB Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kerap berisi pembahasan perubahan jajaran direksi dan komisaris, penyesuaian struktur organisasi, serta strategi ekspansi bisnis menjelang tahun buku baru.

Dilansir dari daftar keterbukaan Bursa Efek Indonesia, berikut jadwal lengkapnya

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)

BNI akan menjadi pembuka dengan agenda RUPSLB yang dijadwalkan pada Senin, 15 Desember 2025 pukul 14.00–15.30 WIB. Rapat tersebut digelar melalui platform eASY.KSEI.

BNI membuka kesempatan bagi pemegang saham untuk mengusulkan mata acara rapat paling lambat 14 November 2025, sesuai dengan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.

Baca Juga: 637 Ambulans BRI Peduli Telah Hadir, Perkuat Ketahanan Layanan Kesehatan Nasional

Nantinya, Pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham hingga 20 November 2025 pukul 16.00 WIB akan berhak memberikan suara dalam RUPSLB tersebut.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

Agenda berikutnya disusul oleh BRI yang dijadwalkan akan menggelar RUPSLB pada Rabu, 17 Desember 2025. Rapat tersebut juga melalui fasilitas eASY.KSEI.

Pengumuman resmi akan dipublikasikan secara serentak di situs perseroan, BEI, dan KSEI, mengacu pada POJK No. 15/2020 dan POJK No. 14/2025 tentang pelaksanaan RUPS elektronik.

Bank Mandiri

Bank Mandiri nantinya akan menggelar RUPSLB pada Jumat, 19 Desember 2025. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik, sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 14/2025 tentang penyelenggaraan RUPS secara digital.