- Menkeu Purbaya menilai pemusnahan pakaian bekas impor dengan cara dibakar merugikan negara karena biayanya tinggi.
- Ia berencana mengolah ulang balpres hasil sitaan Bea Cukai bersama AGTI agar bahan dasar bisa dipakai atau dijual murah ke UMKM.
- Strategi baru ini sudah mendapat dukungan Presiden Prabowo dan Menteri UMKM, serta akan segera diterapkan.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin mengubah strategi dalam memusnahkan barang sitaan pakaian bekas hasil impor, atau yang disebut isilah balpres.
Ia bercerita, selama ini Kementerian Keuangan selalu memusnahkan baju bekas hasil impor sitaan Bea Cukai dengan cara membakar. Purbaya menilai kalau metode itu justru membuat rugi negara.
"Saya selalu komplain itu balpres, saya tangkap barangnya, orangnya enggak bisa didenda, terus saya mesti memusnahkan barangnya, itu mahal tuh," beber Purbaya saat konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Untuk memusnahkan pakaian bekas hasil impor, Purbaya menyebut kalau Pemerintah perlu mengeluarkan dana Rp 12 juta per satu kontainer.
"Habis itu ngasih makan orang ditahan, rugi besar kita," lanjut dia.
Menkeu Purbaya berencana untuk mengolah ulang pakaian bekas impor hasil sitaan Bea Cukai. Ide ini juga berasal dari masukan Presiden RI Prabowo Subianto.
Untuk merealisasikannya, Kemenkeu sudah menggandeng Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI). Nantinya pakaian bekas hasil impor ini akan dihancurkan, lalu bahan dasarnya bisa dipakai asosiasi maupun dijual ke UMKM dengan harga murah.
"Jadi kami bertemu dengan AGTI, menawarkan bisa enggak mereka mencacah ulang baplres itu? Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah. Mereka mau, sudah mau, ada beberapa pengusaha yang sudah siap. Minggu depan diskusi dengan mereka," papar dia.
Bendahara Negara menyebut kalau keputusan ini bakal diterapkan dalam waktu dekat. Nantinya hasil sitaan pakaian bekas hasil impor yang masih ada di gudang akan dimanfaatkan seluruhnya.
Baca Juga: Ekonom Ungkap Data dari 'Purbaya Effect' ke Perekonomian Nasional
Menkeu Purbaya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Ia mengklaim Kementerian UMKM sudah setuju dengan ide tersebut.
"Nanti distribusi ke UMKM-nya lewat pak Menteri UMKM," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ekonom Ungkap Data dari 'Purbaya Effect' ke Perekonomian Nasional
-
Purbaya Lempar ke BI soal Wacana Redenominasi Rupiah: Kemenkeu Tak Ada Strategi
-
Menkeu Purbaya Ogah Tarik Cukai Popok hingga Tisu Basah, Tunggu Ekonomi Membaik
-
Setelah CHT, Menkeu Purbaya Ditantang Bereskan Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
-
Purbaya Bongkar Underinvoicing: Kejahatan Pajak yang Lolos Bertahun-tahun
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak