- Menkeu Purbaya menilai pemusnahan pakaian bekas impor dengan cara dibakar merugikan negara karena biayanya tinggi.
- Ia berencana mengolah ulang balpres hasil sitaan Bea Cukai bersama AGTI agar bahan dasar bisa dipakai atau dijual murah ke UMKM.
- Strategi baru ini sudah mendapat dukungan Presiden Prabowo dan Menteri UMKM, serta akan segera diterapkan.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin mengubah strategi dalam memusnahkan barang sitaan pakaian bekas hasil impor, atau yang disebut isilah balpres.
Ia bercerita, selama ini Kementerian Keuangan selalu memusnahkan baju bekas hasil impor sitaan Bea Cukai dengan cara membakar. Purbaya menilai kalau metode itu justru membuat rugi negara.
"Saya selalu komplain itu balpres, saya tangkap barangnya, orangnya enggak bisa didenda, terus saya mesti memusnahkan barangnya, itu mahal tuh," beber Purbaya saat konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Untuk memusnahkan pakaian bekas hasil impor, Purbaya menyebut kalau Pemerintah perlu mengeluarkan dana Rp 12 juta per satu kontainer.
"Habis itu ngasih makan orang ditahan, rugi besar kita," lanjut dia.
Menkeu Purbaya berencana untuk mengolah ulang pakaian bekas impor hasil sitaan Bea Cukai. Ide ini juga berasal dari masukan Presiden RI Prabowo Subianto.
Untuk merealisasikannya, Kemenkeu sudah menggandeng Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI). Nantinya pakaian bekas hasil impor ini akan dihancurkan, lalu bahan dasarnya bisa dipakai asosiasi maupun dijual ke UMKM dengan harga murah.
"Jadi kami bertemu dengan AGTI, menawarkan bisa enggak mereka mencacah ulang baplres itu? Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah. Mereka mau, sudah mau, ada beberapa pengusaha yang sudah siap. Minggu depan diskusi dengan mereka," papar dia.
Bendahara Negara menyebut kalau keputusan ini bakal diterapkan dalam waktu dekat. Nantinya hasil sitaan pakaian bekas hasil impor yang masih ada di gudang akan dimanfaatkan seluruhnya.
Baca Juga: Ekonom Ungkap Data dari 'Purbaya Effect' ke Perekonomian Nasional
Menkeu Purbaya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Ia mengklaim Kementerian UMKM sudah setuju dengan ide tersebut.
"Nanti distribusi ke UMKM-nya lewat pak Menteri UMKM," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ekonom Ungkap Data dari 'Purbaya Effect' ke Perekonomian Nasional
-
Purbaya Lempar ke BI soal Wacana Redenominasi Rupiah: Kemenkeu Tak Ada Strategi
-
Menkeu Purbaya Ogah Tarik Cukai Popok hingga Tisu Basah, Tunggu Ekonomi Membaik
-
Setelah CHT, Menkeu Purbaya Ditantang Bereskan Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
-
Purbaya Bongkar Underinvoicing: Kejahatan Pajak yang Lolos Bertahun-tahun
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Jurnalis Kawakan Karni Ilyas Duduki Komisaris Emiten Tambang DEWA, Ini Profilnya
-
AHY Bidik Industri Kendaraan Listrik Nasional, Targetkan Brand EV Buatan Indonesia
-
Paraguay Cuan Ratusan Miliar Usai Kalahkan Jerman di Laga Kontroversial
-
Tak Mau Investasi Hilirisasi Bernilai Jumbo Gagal, BP BUMN Gandeng KPK
-
IHSG Berpotensi Rebound! Cek Analisis Teknikal dan Sentimen Positif Hari Ini
-
Waspada, Penipuan Digital Kini Terhubung dengan Pencucian Uang
-
TB Hasanuddin Sebut Biaya Latsarmil KDMP Rp30 Juta per Orang, Total Hampir Rp1 Triliun
-
Tak Perlu Dicicil Lagi? Ini Aturan Baru Pencairan Dana Pensiun
-
BEI Kejar 1.100 Emiten Baru, Indonesia Siap Tantang Bursa Saham Kelas Dunia
-
BRI Apresiasi Penempatan Dana SAL Pemerintah, Fokus Pembiayaan Produktif untuk Akselerasi Ekonomi