- Menkeu Purbaya menilai pemusnahan pakaian bekas impor dengan cara dibakar merugikan negara karena biayanya tinggi.
- Ia berencana mengolah ulang balpres hasil sitaan Bea Cukai bersama AGTI agar bahan dasar bisa dipakai atau dijual murah ke UMKM.
- Strategi baru ini sudah mendapat dukungan Presiden Prabowo dan Menteri UMKM, serta akan segera diterapkan.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin mengubah strategi dalam memusnahkan barang sitaan pakaian bekas hasil impor, atau yang disebut isilah balpres.
Ia bercerita, selama ini Kementerian Keuangan selalu memusnahkan baju bekas hasil impor sitaan Bea Cukai dengan cara membakar. Purbaya menilai kalau metode itu justru membuat rugi negara.
"Saya selalu komplain itu balpres, saya tangkap barangnya, orangnya enggak bisa didenda, terus saya mesti memusnahkan barangnya, itu mahal tuh," beber Purbaya saat konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Untuk memusnahkan pakaian bekas hasil impor, Purbaya menyebut kalau Pemerintah perlu mengeluarkan dana Rp 12 juta per satu kontainer.
"Habis itu ngasih makan orang ditahan, rugi besar kita," lanjut dia.
Menkeu Purbaya berencana untuk mengolah ulang pakaian bekas impor hasil sitaan Bea Cukai. Ide ini juga berasal dari masukan Presiden RI Prabowo Subianto.
Untuk merealisasikannya, Kemenkeu sudah menggandeng Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI). Nantinya pakaian bekas hasil impor ini akan dihancurkan, lalu bahan dasarnya bisa dipakai asosiasi maupun dijual ke UMKM dengan harga murah.
"Jadi kami bertemu dengan AGTI, menawarkan bisa enggak mereka mencacah ulang baplres itu? Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah. Mereka mau, sudah mau, ada beberapa pengusaha yang sudah siap. Minggu depan diskusi dengan mereka," papar dia.
Bendahara Negara menyebut kalau keputusan ini bakal diterapkan dalam waktu dekat. Nantinya hasil sitaan pakaian bekas hasil impor yang masih ada di gudang akan dimanfaatkan seluruhnya.
Baca Juga: Ekonom Ungkap Data dari 'Purbaya Effect' ke Perekonomian Nasional
Menkeu Purbaya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Ia mengklaim Kementerian UMKM sudah setuju dengan ide tersebut.
"Nanti distribusi ke UMKM-nya lewat pak Menteri UMKM," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ekonom Ungkap Data dari 'Purbaya Effect' ke Perekonomian Nasional
-
Purbaya Lempar ke BI soal Wacana Redenominasi Rupiah: Kemenkeu Tak Ada Strategi
-
Menkeu Purbaya Ogah Tarik Cukai Popok hingga Tisu Basah, Tunggu Ekonomi Membaik
-
Setelah CHT, Menkeu Purbaya Ditantang Bereskan Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
-
Purbaya Bongkar Underinvoicing: Kejahatan Pajak yang Lolos Bertahun-tahun
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
IHSG Loyo di Penutupan Jelang Akhir Pekan, Dipicu Pelemahan Ekonomi China
-
Ekonom Ungkap Data dari 'Purbaya Effect' ke Perekonomian Nasional
-
Setelah Garuda Indonesia Danantara Mau Guyur Dana Jumbo ke Krakatau Steel, Berapa Jumlahnya?
-
Purbaya Lempar ke BI soal Wacana Redenominasi Rupiah: Kemenkeu Tak Ada Strategi
-
Menkeu Purbaya Ogah Tarik Cukai Popok hingga Tisu Basah, Tunggu Ekonomi Membaik
-
Penggunaan Minyak Mentah dari Fossil Berakhir Terus Berlanjut Hingga 2050
-
Begini Nasib BUMN Sakit di Tangan Danantara
-
Layanan Digital Makin Tinggi, Bank Mandiri Hasilkan Fee Based Income Rp 5,48 Triliun
-
Pertama Kalinya Setelah Pandemi, Pertumbuhan Ekonomi China Melambat
-
Soal Popok Bayi Kena Cukai, DJBC Buka Suara