- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menggelontorkan Rp 200 triliun ke perbankan, berdampak pada pertumbuhan kredit dari 6,96 persen menjadi 7,2 persen.
- Dampak likuiditas perbankan, khususnya penopang kredit BUMN, membuat pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 mencapai 5,04 persen.
- Pertumbuhan ekonomi saat ini didukung konsumsi pemerintah, perlu peningkatan kepercayaan publik untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga.
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terus menggelontorkan aksinya untuk perekonoman Indonesia. Aksi itu sering disebut oleh para ekonom 'Purbaya Effect'.
Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, mengungkapkan dampak paling nyata terlihat dari likuiditas perbankan.
Sebelumnya, Purbaya mengguyur dana jumbo sebesar Rp 200 triliun di sistem perbankan. Langkah ini mendorong penyaluran kredit tumbuh dari 6,96 persen pada Agustus menjadi 7,2 persen.
"Pertumbuhan kredit itu sebagian besar masih ditopang oleh debitur BUMN. Dari 1,69 persen naik menjadi 10,04 persen," ujar Sunarsip dalam acara Katadata Policy Dialogue di Jakarta, yang dikutip, Jumat (14/11/2025).
Kementerian Keuangan mencatat, dana pemerintah senilai Rp 200 triliun yang ditempatkan di bank-bank milik negara (Himbara) telah banyak terserap untuk pembiayaan kredit. Dana tersebut baru disalurkan pada 12 September 2025.
Sunarsip mengatakan, tanpa tambahan kredit yang merupakan bagian dari Purbaya Effect, pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 kemungkinan tak akan mencapai 5,04 persen.
"Mungkin tanpa ini, pertumbuhan ekonomi kuartal III tidak bisa di atas 5 persen. Itu sebabnya saya bilang 'Purbaya Effect' sudah bekerja," jelasnya.
Sunarsip menuturkan, pertumbuhan ekonomi saat ini masih cukup baik, namun belum didukung oleh perbaikan konsumsi masyarakat. "Pertumbuhan ekonomi saat ini banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 5,49 persen pada kuartal III 2025. Kalau tidak ada itu, mungkin ekonomi kita bisa lebih rendah lagi," imbuhnya.
Sementara, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Lutfi Ridho, menambahkan pemerintah sebenarnya terus berupaya memperkuat konsumsi rumah tangga. Namun, kunci utamanya adalah membangun kepercayaan publik terhadap prospek pendapatan mereka.
Baca Juga: Purbaya Lempar ke BI soal Wacana Redenominasi Rupiah: Kemenkeu Tak Ada Strategi
Ia menambahkan bahwa DEN akan memfokuskan perhatian pada peningkatan optimisme dan stabilitas pendapatan masyarakat. Jika kepercayaan itu terbentuk, konsumsi rumah tangga bisa kembali jadi motor utama pertumbuhan ekonomi, meski investasi masih akan jadi pendorong utama tahun depan.
"Mereka harus yakin terutama keyakinan pendapatan di masa yang akan datang," kata Lutfi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Nagita Slavina Mau Caplok Saham VISI, Siap-siap Dapat Utang
-
Harga Emas Pegadaian Jumat 13 Februari 2026 Naik, Tembus Rp 3 Jutaan!
-
Presiden Prabowo Perintahkan Tekan Cash Outflow Ekonomi Haji
-
Pengendali Saham BUMI Update Porsi Kepemilikan Terkini, Free Float Aman
-
Rupiah Melemah Terus, Menkeu: Saya Tidak Bisa Kendalikan
-
Tips Mengajukan KPR Subsidi via Bank BTN Agar Diterima
-
Perusahaan Global Berebut Proyek Energi Hijau Indonesia, Saham-saham Ini Ikut Menguat
-
Prospek Properti Negara Tetangga dan Proyeksi Pasar Global Tahun 2026
-
Purbaya Mengaku Belum Diajak Bicara Istana soal Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN
-
Apindo Berharap Perjanjian Dagang RI-AS Pangkas Tarif Industri Padat Karya