- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menggelontorkan Rp 200 triliun ke perbankan, berdampak pada pertumbuhan kredit dari 6,96 persen menjadi 7,2 persen.
- Dampak likuiditas perbankan, khususnya penopang kredit BUMN, membuat pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 mencapai 5,04 persen.
- Pertumbuhan ekonomi saat ini didukung konsumsi pemerintah, perlu peningkatan kepercayaan publik untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga.
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terus menggelontorkan aksinya untuk perekonoman Indonesia. Aksi itu sering disebut oleh para ekonom 'Purbaya Effect'.
Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, mengungkapkan dampak paling nyata terlihat dari likuiditas perbankan.
Sebelumnya, Purbaya mengguyur dana jumbo sebesar Rp 200 triliun di sistem perbankan. Langkah ini mendorong penyaluran kredit tumbuh dari 6,96 persen pada Agustus menjadi 7,2 persen.
"Pertumbuhan kredit itu sebagian besar masih ditopang oleh debitur BUMN. Dari 1,69 persen naik menjadi 10,04 persen," ujar Sunarsip dalam acara Katadata Policy Dialogue di Jakarta, yang dikutip, Jumat (14/11/2025).
Kementerian Keuangan mencatat, dana pemerintah senilai Rp 200 triliun yang ditempatkan di bank-bank milik negara (Himbara) telah banyak terserap untuk pembiayaan kredit. Dana tersebut baru disalurkan pada 12 September 2025.
Sunarsip mengatakan, tanpa tambahan kredit yang merupakan bagian dari Purbaya Effect, pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 kemungkinan tak akan mencapai 5,04 persen.
"Mungkin tanpa ini, pertumbuhan ekonomi kuartal III tidak bisa di atas 5 persen. Itu sebabnya saya bilang 'Purbaya Effect' sudah bekerja," jelasnya.
Sunarsip menuturkan, pertumbuhan ekonomi saat ini masih cukup baik, namun belum didukung oleh perbaikan konsumsi masyarakat. "Pertumbuhan ekonomi saat ini banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 5,49 persen pada kuartal III 2025. Kalau tidak ada itu, mungkin ekonomi kita bisa lebih rendah lagi," imbuhnya.
Sementara, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Lutfi Ridho, menambahkan pemerintah sebenarnya terus berupaya memperkuat konsumsi rumah tangga. Namun, kunci utamanya adalah membangun kepercayaan publik terhadap prospek pendapatan mereka.
Baca Juga: Purbaya Lempar ke BI soal Wacana Redenominasi Rupiah: Kemenkeu Tak Ada Strategi
Ia menambahkan bahwa DEN akan memfokuskan perhatian pada peningkatan optimisme dan stabilitas pendapatan masyarakat. Jika kepercayaan itu terbentuk, konsumsi rumah tangga bisa kembali jadi motor utama pertumbuhan ekonomi, meski investasi masih akan jadi pendorong utama tahun depan.
"Mereka harus yakin terutama keyakinan pendapatan di masa yang akan datang," kata Lutfi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak