Heboh Negara dalam Negara, Purbaya Siap Kirim Petugas Bea Cukai ke Bandara PT IMIP

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap mengirim pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) untuk mengecek bandara khusus PT IMIP atau IMIP Private Airport di Morowali, Sulawesi Tengah.

Menkeu Purbaya mengakui adanya dugaan kalau Bandara IMIP tidak diawasi petugas Bea Cukai maupun Imigrasi.

“Kelihatannya seperti itu,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025). 

Menkeu Purbaya menyatakan kalau Kemenkeu masih ingin memantau perkembangan lebih lanjut apakah dia perlu mengirimkan petugas Bea Cukai atau tidak.

Ia juga menyebut kalau pihak PT Indonesia Morowali Industrial Park memang mendapatkan izin khusus untuk membangun bandara tersebut.

“Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya. Harusnya ada apa enggak. Kalau enggak salah mereka dapat izin khusus dulu waktu itu,” lanjut dia.

Bendahara Negara juga mengakui kalau pihak Kemenkeu tidak berwenang ditanyakan soal perizinan Bandara IMIP. Tapi dia siap jika Kemenkeu diminta untuk mengirim orang Bea Cukai ke sana.

“Kalau mau dikasih ya kita siap orangnya. Orang bea cukainya banyak kok. Imigrasi juga katanya ditelepon mau. Jadi pada dasarnya seperti itu. Kita siap,” pungkasnya.

Isu mengenai operasional Bandara PT IMIP ini pertama kali mengemuka ke publik setelah kunjungan kerja Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ke Morowali.

Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Melemah Tipis, Kebijakan Purbaya Jadi Sorotan

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Menhan secara khusus meninjau kesiapan pengamanan kedaulatan negara di area Objek Vital Nasional (Obvitnas), termasuk Bandara PT IMIP yang memiliki lokasi sangat strategis.

Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menyoroti adanya celah yang sangat mungkin dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal yang jelas-jelas merugikan kepentingan nasional. 

Ia bahkan menyebut operasional bandara tanpa perangkat negara sebagai sebuah anomali yang sangat serius.

“Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi dan ini sangat merugikan negara,” tegas Menhan Sjafrie.