- Menteri Keuangan Purbaya menyiapkan anggaran Rp 60 triliun dari APBN 2026 untuk penanganan dan rehabilitasi banjir Sumatra.
- Dana darurat ini terkumpul dari hasil evaluasi dan efisiensi program K/L yang dianggap tidak jelas sebelumnya.
- Pemerintah juga menyediakan dana tanggap darurat tahun ini serta relaksasi anggaran untuk pemerintah daerah terdampak.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran Rp 60 triliun untuk penanganan banjir Sumatra. Dana ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) hasil efisiensi Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2026.
Menkeu Purbaya menyatakan kalau anggaran Rp 60 triliun untuk korban bencana Sumatra diambil dari evaluasi program di K/L. Sebab banyak program hingga rapat yang dianggapnya tidak jelas.
“Waktu APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian/lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat enggak jelas. Sudah kami sisir," kata Purbaya, dikutip dari Antara, Rabu (17/12/2025).
Ia mengaku kalau Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah lebih dulu mengumpulkan anggaran Rp 60 triliun dari hasil evaluasi tersebut. Jadi ketika dibutuhkan, dana itu siap dialihkan.
"Sebelum bencana, kami sudah kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi, begitu dibutuhkan yang disebutkan oleh Pak Presiden, kami sudah siap,” lanjut dia.
Nantinya dana tahun anggaran 2026 itu akan digunakan untuk rehabilitasi wilayah terdampak bencana.
Sedangkan di tahun ini, Purbaya menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengajukan anggaran senilai Rp 1,6 triliun. Bendahara negara juga masih menyediakan anggaran Rp 1,3 triliun untuk yang bisa diminta BNPB pada tahun depan.
Di sisi lain, Menkeu juga akan memberikan relaksasi anggaran bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana. Relaksasi itu akan diberikan pada tahun depan dengan tujuan agar pemda memiliki kemampuan untuk membangun kembali daerahnya.
“Jadi enggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana,” jelasnya.
Baca Juga: Menkes Kirim 600 Dokter ke Aceh Mulai Pekan Depan, Fokus Wilayah Terisolasi
Berita Terkait
-
Menkes Kirim 600 Dokter ke Aceh Mulai Pekan Depan, Fokus Wilayah Terisolasi
-
Gus Yahya Ajak Warga Nahdliyin Bersatu Hadapi Tantangan, Terutama Bencana Sumatra
-
Anggota DPR Dorong Satgas Pascabencana Sumatera Bekerja Cepat: Jangan Sekadar Rapat!
-
IHSG Menuju 9.000, Mengapa To The Moon Sering Disebut? Siapa Paling Untung?
-
Banjir Sumatra dan Mimpi Indonesia Emas: Mau Lari ke Mana Kalau Lantainya Amblas?
Terpopuler
- 5 Parfum Wanita Tahan Lama di Alfamart untuk Silaturahmi Anti Bau
- 5 Mobil Murah 3 Baris Under 1500cc tapi Jagoan Tanjakan: Irit Bensin dan Pajak Ramah Rakyat Jelata
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 5 Kejanggalan Video Benjamin Netanyahu Terbaru, PM Israel Beneran Tewas?
Pilihan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Motif Masih Didalami
-
Pelaku Teror Air Keras Andrie Yunus Ternyata Anggota BAIS, TNI: Sudah Diamankan di Puspom
-
Volume Kendaraan Masuk-Keluar DIY via Prambanan Seimbang, Arus Lalu Lintas Masih Ramai Lancar
-
Iran Umumkan Kabar Duka! Ali Larijani dan Gholamreza Soleimani Tewas sebagai Martir
-
Trump Ditinggal Tangan Kanan, Direktur Kontraterorisme AS Joe Kent Mundur
Terkini
-
BRI Perkuat Dukungan Mudik Nasional Melalui Posko Lebaran 2026
-
Tren Baru Lebaran, Banyak Warga RI Kirim Paket ke Luar Negeri untuk Keluarga
-
Proyeksi Pemudik EV Melonjak, Dirut PLN Cek Kesiapan Layanan SPKLU Trans Jawa
-
Jelang Puncak Mudik, Kendaraan Keluar Jabodetabek Naik 14 Persen
-
Garuda Indonesia Jalankan 11 Strategi Transformasi, Bidik Pemulihan Kinerja
-
Kemenhub Catat 6,2 Juta Orang Mudik Naik Angkutan Umum Hingga H-4
-
Mudik Nyaman Bersama BUMN, PNM Fasilitasi Ratusan Peserta Mudik Tanpa Cemas Ongkos
-
Bea Cukai Periksa 82 Yacht di Ancol, Endus Pelanggaran Pajak Barang Mewah
-
Melayani Sepenuh Hati, Bank Mandiri Salurkan Program Sosial Bagi Lebih dari 114.000 Penerima Manfaat
-
Defisit APBN RI 6 Persen, Menkeu Bilang Belum Pernah Terjadi Sejak 20 Tahun Terakhir