- Kemenkeu akan menyederhanakan syarat pencairan dana transfer daerah terdampak bencana banjir Sumatra tanpa proses salur.
- Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dan menyalurkan dana APBN Rp 4 miliar ke 52 kabupaten/kota terdampak.
- Kemenkeu mengasesmen infrastruktur yang didanai pinjaman PEN untuk potensi restrukturisasi atau pemutihan.
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mempermudah pencairan dana transfer ke daerah (TKD) yang terdampak bencana buntut tragedi banjir Sumatra.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut kalau Pemerintah Pusat akan mempercepat penyaluran dana ke Pemerintah Daerah (Pemda) terdampak bencana.
"Kementerian Keuangan akan membuat penyaluran transfer ke daerah tanpa syarat salur untuk daerah terkena bencana," katanya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Rabu (17/12/2025).
Sua menyebut kalau Pemerintah Pusat memahami bahwa para Pemda mungkin sedang kesulitan. Makanya mereka lebih menyederhanakan syarat salur TKD menjadi lebih praktis dan otomatis.
"Tentu ini setidaknya nanti untuk tahap tanggap darurat, dan nanti kita lihat lagi situasi yang berikutnya," lanjut dia.
Selain itu, Kemenkeu juga sedang mengidentifikasi Pemda yang mengikuti program pinjaman daerah dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) saat pandemi Covid-19 oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Sua mengatakan, sebagian besar dari dana yang disalurkan dipakai untuk pembangunan infrastruktur. NAntinya mereka bakal melakukan penilaian dari penggunaan dana tersebut.
"Sehingga yang akan kita lakukan adalah akan dilakukan asesmen terhadap infrastruktur tersebut kalau terkena bencana alam seperti longsor, banjir, atau seterusnya sampai seberapa jauh masih bisa digunakan," beber Sua.
Apabila masih ada infrastruktur yang bisa digunakan, Sua menyebut Kemenkeu akan mengkaji apakah perlu dilakukan restrukturisasi pinjaman.
Baca Juga: Kemenkeu Salurkan Dana Rp 4 Miliar ke Korban Banjir Sumatra
Namun bila dilihat di daerah terkena bencana terjadi kerusakan infrastruktur berat, lanjut Sua, maka Kemenkeu tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pemutihan.
"Tentu ini nanti membutuhkan tata kelola yang baik untuk menetapkan jenis infrastrukturnya sudah seberapa rusak, yang didanai oleh pinjaman PEN tersebut. Ini khusus kepada PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur)," tandasnya.
Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan dana sebesar Rp 4 miliar ke korban bencana banjir Sumatra. Anggaran ini sudah disalurkan ke wilayah terdampak mulai dari Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebutkan kalau dana Rp 4 miliar ini sudah disalurkan ke 52 kabupaten/kota di tiga provinsi.
"Alokasi bantuan untuk Pemerintah Daerah telah disampaikan, 52 kabupaten/kota, Rp 4 miliar dan juga provinsi, tiga provinsi telah disalurkan," katanya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Rabu (17/12/2025).
Sua menyebut kalau dana Rp 4 miliar itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dan ini sudah disalurkan dari APBN," lanjutnya.
Tag
Berita Terkait
-
Kemenkeu Salurkan Dana Rp 4 Miliar ke Korban Banjir Sumatra
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini
-
Purbaya Akui Ada Kementerian Lelet Serap Anggaran, Dana Dikembalikan Tembus Rp 4,5 T
-
Menang Emas di SEA Games, Atlet Tenis Justin Barki Sumbangkan Bonus Rp1 Miliar untuk Bencana Sumatra
-
Pemulihan Bencana Sumatra Telan Rp 60 T, Purbaya Pastikan Tak Ganggu Pertumbuhan Ekonomi RI
Terpopuler
- 5 Produk Viva Cosmetics yang Ampuh Atasi Flek Hitam, Harga di Bawah Rp50 Ribu
- Denada Akhirnya Akui Ressa Anak Kandung, Bongkar Gaya Hidup Hedon di Banyuwangi
- 5 Rekomendasi HP Layar AMOLED 120Hz Termurah 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- KUIS: Kalau Hidupmu Jadi Lagu, Genre Apa yang Paling Cocok?
Pilihan
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
Terkini
-
Jabat Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi Beberkan Jurus Bersihkan BEI
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Jeffrey Hendrik Jadi Pjs Dirut PT BEI, Tugasnya di Hari Pertama Kerja Cukup Seram
-
Airlangga: Presiden Prabowo Pastikan Akan Berantas Praktik Goreng Saham
-
Pusat-Daerah Diminta Berantas Perlintasan Kereta Api Ilegal
-
Sepanjang 2025, BRI Salurkan KUR Rp178 Triliun, Mayoritas ke Sektor Produksi
-
Danantara Berencana Pegang Saham PT BEI, CORE Ingatkan soal Konflik Kepentingan
-
Karier Friderica Widyasari Dewi: Ketua OJK Baru Punya Jejak di KSEI Hingga BEI
-
Profil Friderica Widyasari Dewi, Ketua OJK Baru dengan Latar Belakang Mentereng