- Penerimaan kepabeanan dan cukai Kemenkeu mencapai Rp 269,4 triliun hingga November 2025, naik 4,5 persen secara YoY.
- Realisasi penerimaan tersebut setara 89,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
- Pertumbuhan signifikan Bea Keluar didorong oleh kenaikan harga CPO dan kebijakan ekspor konsentrat tembaga.
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp 269,4 triliun per November 2025. Angka ini meningkat 4,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu alias year on year (YoY).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan kalau realisasi penerimaan negara dari bea cukai ini mencapai 89,3 persen dari target 2025.
"Penerimaan kepabeanan dan cukai telah dikumpulkan Rp 269,4 triliun yang merupakan 89,3 persen dari APBN, yang berarti ini pertumbuhan penerimaan kepabeanan cukai tumbuh 4,5 persen (YoY)," kata Sua saat konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Minggu (21/12/2025).
Ia memaparkan, penerimaan cukai tembus Rp 198,2 triliun atau naik 2,8 persen YoY. Kemudian Bea Keluar Rp 26,3 triliun atau naik 52,2 persen dari YoY. Terakhir Bea Masuk Rp 44,9 triliun atau turun 5,8 persen YoY.
Realisasi penerimaan cukai tercatat 81,2 persen dari target APBN. Ini diperoleh di tengah penurunan 2,4 persen YoY dari produksi cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 285 miliar batang.
Untuk Bea Keluar, Sua mengatakan kalau ini hampir enam kali lipat (589 persen) dari target APBN yang berkisar Rp 4 triliun. Pertumbuhan ini didorong dari kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO atau minyak sawit mentah dan volume ekspor sawit, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga.
"Nanti ada beberapa kebijakan bea keluar yang akan segera berlaku mulai tahun 2026," lanjutnya.
Sedangkan Bea Masuk tercatat 84,9 persen dari target APBN yang menurun 5,8 persen YoY. Sua menyebut kalau itu dipengaruhi komoditas pangan dan utilisasi Free Trade Agreement (FTA)
"Yang dari komoditas pangan itu karena 2024 kita impor beras cukup banyak. Tahun ini kita tidak impor beras," jelasnya.
Baca Juga: Kemenkeu Klaim Penerimaan Pajak Membaik di November 2025, Negara Kantongi Rp 1.634 Triliun
Tag
Berita Terkait
-
Kemenkeu Klaim Penerimaan Pajak Membaik di November 2025, Negara Kantongi Rp 1.634 Triliun
-
Viral di Medsos, Purbaya Bantah Bantuan Bencana Sumatra dari Luar Negeri Kena Pajak
-
Usai Ancam Bekukan Bea Cukai, Purbaya: Sekarang Lebih Aktif Razia, Hampir Sulit Disogok
-
Purbaya Gelar Sidang Debottlenecking Perdana Senin Depan, Selesaikan 4 Aduan Bisnis
-
Efek Banjir Sumatra, Kemenkeu Permudah Cairkan Dana Transfer ke Daerah Terdampak Bencana
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri
-
Jawaban Menohok Purbaya Saat Dikritik Pertumbuhan Ekonomi Gegara Stimulus Pemerintah
-
Tersiar Kabar PPPK Kena PHK Massal Setelah APBD Dipotong, Apa Kata Pemerintah?