Iri dengan China? Trump 'Kebelet' Minta Harta Karun Mineral RI

Suara.com - Ketergantungan global terhadap rantai pasok energi hijau memicu persaingan panas antara dua kekuatan ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS) dan China. Terbaru, pemerintahan Donald Trump secara terang-terangan menunjukkan ketertarikannya untuk mencicipi "harta karun" mineral kritis milik Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa dalam perundingan perdagangan terbaru di Washington, AS bersedia memberikan karpet merah bagi produk unggulan RI. Namun, fasilitas tersebut tidak datang secara gratis; Washington meminta akses khusus terhadap komoditas mineral strategis tanah air.

Kabar baik datang bagi eksportir domestik. AS sepakat memberikan pengecualian tarif ekspor terhadap komoditas seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, hingga teh. Langkah ini menjadi angin segar setelah sebelumnya industri-industri tersebut terancam oleh kebijakan tarif resiprokal sebesar 19%.

"AS memberikan pengecualian kepada tarif produk unggulan kita seperti minyak sawit, kopi, teh," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual dari Washington, Selasa kemarin.

Namun, Airlangga menegaskan adanya permintaan timbal balik (quid pro quo) yang cukup berat dari pihak Negeri Paman Sam. AS disebut sangat mendesak agar diberikan akses terhadap mineral kritis (critical minerals) Indonesia guna memperkuat pertahanan dan industri manufaktur mereka.

Langkah agresif AS ini diduga kuat dipicu oleh rasa "iri" dan kekhawatiran terhadap dominasi China di sektor pertambangan Indonesia. Saat ini, sebagian besar investasi pada komoditas nikel, aluminium, hingga logam tanah jarang (LTJ) di Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asal Negeri Tirai Bambu.

Mineral kritis sendiri merupakan komoditas yang berperan vital bagi pertahanan serta ekonomi nasional, namun memiliki risiko gangguan pasokan yang tinggi. Komoditas ini merupakan bahan baku utama untuk teknologi masa depan, mulai dari baterai kendaraan listrik hingga perangkat militer canggih.

Bagi Indonesia, permintaan AS ini menjadi dilema sekaligus peluang strategis. Di satu sisi, akses pasar untuk produk pertanian terbuka lebar. Di sisi lain, pemerintah harus jeli mengelola cadangan mineral kritis agar tidak hanya menjadi rebutan kekuatan besar, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah melalui hilirisasi di dalam negeri sesuai amanat regulasi.

Baca Juga: Prabowo Mau Temui Donald Trump, Bahas 'Kesepakatan Baru' Tarif Dagang?