Bisnis / Makro
Senin, 29 Desember 2025 | 17:35 WIB
Ilustrasi Pajak. (Unsplash)
Baca 10 detik
  • DJP Kemenkeu berhasil menagih tunggakan pajak sebesar Rp 3,687 triliun dari 35 wajib pajak besar penunggak.
  • Penagihan aktif yang dilakukan Kanwil DJP WPB mencairkan 49,02 persen dari total tunggakan nasional.
  • Hingga Desember 2025, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar telah melampaui target pemenuhan kepatuhan material tahun 2025.

Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) berhasil mengantongi Rp 3,687 triliun dari para konglomerat yang termasuk dalam 200 Wajib Pajak Penunggak Terbesar Nasional.

Hal ini dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB atau Kanwil LTO) kepada 35 Wajib Pajak yang termasuk dalam 200 penunggak terbesar nasional.

Sejak rilis daftar Penunggak Pajak Terbesar pada Agustus 2025 hingga 12 Desember 2025, penagihan aktif berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp 3,687 triliun atau 49,02 persen dari total tunggakan Rp 7,521 triliun.

Petugas melayani wajib pajak di salah satu kantor pelayanan pajak Pratama di Jakarta, Selasa (28/5/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

"Kanwil DJP WPB akan melanjutkan kegiatan penagihan aktif atas 35 Wajib Pajak penunggak terbesar nasional Tahun 2026," kata DJP, dikutip dari siaran pers, Senin (29/12/2025).

Adapun per 12 Desember 2025, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar telah mengamankan penerimaan negara sebesar Rp 4,121 Triliun. Capaian ini telah melampaui target Pemenuhan Kepatuhan Material (PKM) kegiatan penagihan tahun 2025 sebesar 136,85 persen.

Lebih lanjut mereka bakal terus melakukan penagihan persuasif dan aktif kepada para konglomerat penunggak pajak untuk mengamankan penerimaan negara.

"Kanwil DJP Wajib Pajak Besar akan terus melakukan penagihan persuasif dan aktif kepada Wajib Pajak Besar penunggak pajak dalam rangka mendukung pengamanan penerimaan negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh Wajib Pajak," jelasnya.

Load More