Kenapa AS Serang Venezuela dan Tangkap Presiden Maduro? Ini Penjelasannya

Suara.com - Dunia internasional dikejutkan oleh operasi militer kilat yang dilancarkan Amerika Serikat ke jantung pertahanan Venezuela pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari waktu setempat.

Serangan udara besar-besaran yang mengguncang ibu kota Caracas berakhir dengan pengumuman dramatis dari Presiden AS, Donald Trump, bahwa pasukan Negeri Paman Sam telah berhasil menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro.

Operasi yang berlangsung sebelum fajar pada Sabtu, 3 Januari 2026, tersebut melibatkan pemboman titik-titik strategis di Caracas.

Tak lama setelah ledakan mereda, Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, dilaporkan telah diterbangkan keluar dari wilayah Venezuela.

Melalui platform media sosial Truth Social miliknya, Trump mengunggah sebuah foto yang mengonfirmasi keberhasilan misi tersebut.

"Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima" tulis Trump dalam keterangan foto yang memperlihatkan pemimpin sosialis tersebut berada di atas kapal perang Amerika Serikat.

Penangkapan ini menandai eskalasi militer AS yang paling berani di Amerika Latin sejak invasi Panama pada tahun 1989.

Jaksa Agung AS, Pam Bondi, menyatakan bahwa Maduro akan segera menghadapi persidangan di New York atas berbagai tuduhan berat, termasuk keterlibatan dalam jaringan terorisme narkotika (narco-terrorism).

Kronologi Serangan AS di Venezuela

Baca Juga: Caracas Membara! Ratusan Pendukung Bentengi Istana Miraflores Usai Trump Klaim Sukses Tangkap Maduro

Penangkapan Maduro bukanlah kejadian yang muncul secara tiba-tiba. Hal ini merupakan puncak dari kampanye tekanan militer dan ekonomi yang intensif sejak Trump kembali menjabat di periode keduanya.

Sejak September 2025, Angkatan Laut AS telah mengumpulkan armada besar di lepas pantai Venezuela, melakukan pencegatan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba, serta menyita kapal tanker minyak milik pemerintah Caracas.

Operasi pembersihan di jalur perairan Karibia dan Pasifik tersebut dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 110 orang.

Meski kelompok hak asasi manusia memperingatkan adanya potensi kejahatan perang, Gedung Putih tetap bergeming dengan alasan stabilitas keamanan kawasan dari ancaman geng kriminal seperti Tren de Aragua yang telah dicap sebagai organisasi teroris oleh Washington.

Ketegangan mencapai titik didih pada akhir November 2025 ketika Trump memberikan ultimatum kepada Maduro untuk melepaskan kekuasaannya.

Maduro secara tegas menolak tawaran tersebut, menyatakan bahwa dirinya tidak menginginkan perdamaian layaknya seorang budak dan menuduh AS hanya menginginkan kendali atas cadangan minyak Venezuela yang melimpah.

Dalam konferensi pers yang digelar di Mar-a-Lago sesaat setelah penangkapan, Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan "menjalankan negara" Venezuela hingga transisi kepemimpinan baru terbentuk.

Ia juga secara terbuka menyatakan bahwa perusahaan minyak Amerika akan segera masuk ke Venezuela untuk mengelola sumber daya energi di sana.

Trump secara spesifik merujuk pada Doktrin Monroe abad ke-19 yang kini ia modifikasi menjadi doktrin baru untuk abad ke-21. Ia menyebut kebijakan campur tangan militer ini sebagai bentuk dominasi mutlak Amerika Serikat di belahan bumi barat.

"American dominance in the western hemisphere will never be questioned again." tegas Trump, merujuk pada apa yang disebutnya sebagai Don-Roe Doctrine, dikutip via The Guardian.

Doktrin ini mengisyaratkan bahwa militer AS dapat digunakan kapan saja untuk memastikan akses terhadap sumber daya energi dan mineral di wilayah Amerika Latin, serta memastikan kontrol politik dan komersial tetap berada di bawah pengaruh Washington.

Untuk diketahui, AS dikabarkan sejak lama ingin ikut 'mengendalikan' sumber daya minyak Venezuela yang sangat besar. Cadangan minyak terbukti di Venezuela diakui sebagai yang terbesar di dunia, dengan total 300 miliar barel (4,8× 10¹ m³ ) per 1 Januari 2014.

Meskipun pemimpin tertingginya telah ditawan, situasi di dalam negeri Venezuela masih jauh dari kata stabil.

Menteri Pertahanan Venezuela telah bersumpah untuk terus melawan dan menyerukan kepada seluruh warga negara untuk bersatu menghadapi apa yang ia sebut sebagai "invasi asing".

Hingga saat ini, institusi militer Venezuela tampaknya masih mengendalikan aset-aset militer di berbagai pangkalan di seluruh negeri.

Venezuela menegaskan bahwa mereka akan melawan penjajahan di dunia modern seperti yang dilakukan AS.

Di sisi lain, tokoh oposisi Venezuela sekaligus pendukung Israel, María Corina Machado, mendesak Trump untuk mendukung pemberontakan melawan pemerintah.

Trump sendiri mengisyaratkan bahwa AS sedang mempertimbangkan posisi Machado, meski untuk sementara waktu Wakil Presiden Venezuela dianggap sebagai pemimpin administratif secara teknis di bawah pengawasan AS.

Para ahli geopolitik memperingatkan bahwa langkah "pemenggalan" kepemimpinan ini berisiko menciptakan kekacauan berkepanjangan.

Simulasi perang yang pernah dilakukan oleh para pakar menunjukkan kemungkinan adanya gelombang pengungsi besar-besaran dan pertikaian antarkelompok bersenjata yang berebut kekuasaan di Caracas jika transisi tidak dikelola dengan sangat hati-hati.

Hubungan AS-Venezuela telah memburuk sejak Hugo Chávez berkuasa pada 1999 dengan agenda sosialis anti-imperialisnya.

Namun, kondisi mencapai titik nadir di bawah kepemimpinan Maduro yang mengambil alih kekuasaan pada 2013. AS menganggap pemerintahan Maduro tidak sah, terutama setelah sengketa pemilihan presiden Juli 2024.

Pada pemilu tersebut, data pemungutan suara yang diverifikasi pakar independen menunjukkan kemenangan telak kandidat oposisi Edmundo González.

Namun, Maduro tetap mempertahankan kekuasaan melalui tindakan keras terhadap demonstran. Washington merespons hal ini dengan menetapkan hadiah sebesar US$50 juta untuk penangkapan Maduro, yang mereka tuduh sebagai salah satu penyelundup narkoba terbesar di dunia.