Geser Erick Thohir, Rosan Roeslani Jadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah

Suara.com - CEO BPI Danantara sekaligus Menteri Investadi dan Hilirisasi/BKPM, Rosan Roeslandi didapuk menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Rosan menggeser Erick Thohir dari pucuk pimpinan MES setelah melalui Musyawarah Nasional (Munas) VII.

Munas VII tersebut digelar di Ballroom Menara BRIlian, Jakarta, Minggu (11/1) yang dihadiri secara langsung oleh Wakil Presiden RI ke-13 sekaligus Dewan Pembina MES, KH Ma’ruf Amin.

Ketua Umum MES, Rosan Roeslani, menekankan pentingnya membumikan program agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.

"Bagaimana kita membumikan program kita sehingga lebih dirasakan manfaatnya," ujarnya seperti dikutip, Senin (12/1/2026).

Rosan juga menyinggung inisiatif pembangunan Kampung Haji yang digagas bersama pemerintah. Program ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah untuk memastikan kualitas layanan ibadah Haji khususnya dari Indonesia dapat lebih baik.

"Ini langkah konkret dan positif yang bisa sangat bersinergi dengan MES. Insha Allah tahun ini di kuartal IV akan kita mulai pembangunannya," imbuhnya.

Rosan menaruh harapan agar kepengurusan baru MES dapat membawa berkah dan kemajuan bagi organisasi. Ia berharap dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak agar berbagai program strategis pemerintah ataupun program prioritas dari MES dapat terlaksana dengan baik.

"Tentunya bagaimana tugas dan tanggung jawab ini bisa dijalankan dengan baik yaitu dengan bersama-sama. Tidak mungkin bisa dikerjakan kalau kita kerja sendiri-sendiri. Mohon bantuannya, mohon masukannya," katanya.

Dalam Munas tersebut, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono ditunjuk sebagai Ketua Harian MES.

Baca Juga: Defisit APBN 2025 Hampir 3 Persen, Purbaya Singgung Danantara hingga Penurunan Pajak

Sebagai informasi, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sendiri merupakan organisasi nirlaba yang berdiri sejak 1 Muharram 1422 H atau bertepatan dengan 26 Maret 2001. MES didirikan dengan tujuan membumikan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi berkeadilan dan sesuai prinsip syariah.

Organisasi ini bersifat mandiri, bukan bagian dari pemerintah maupun politik, dan berperan sebagai wadah inklusif untuk menghimpun seluruh sumber daya dalam rangka membangun ekonomi syariah.