- Presiden Trump mengancam tarif 10% pada Februari 2026 terhadap delapan negara Eropa jika Greenland tidak disetujui untuk dijual ke Amerika Serikat.
- Para pemimpin Uni Eropa menyatakan sikap bersatu menolak intimidasi AS, menegaskan kedaulatan wilayah mereka tanpa terpengaruh ancaman ekonomi.
- Parlemen Eropa mempertimbangkan penggunaan instrumen anti-pemaksaan perdagangan untuk membatasi akses pasar produk Amerika Serikat sebagai respons konkret.
Suara.com - Hubungan aliansi transatlantik kini berada di titik nadir. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terang-terangan memberikan ultimatum kepada negara-negara Eropa untuk menyetujui penjualan Greenland ke AS.
Jika kesepakatan pembelian wilayah otonom Denmark tersebut tidak tercapai, Washington mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% mulai 1 Februari 2026.
Ancaman ini menyasar delapan negara kunci, yakni Denmark, Prancis, Jerman, Inggris, Swedia, Norwegia, Belanda, dan Finlandia.
Trump bahkan memperingatkan bahwa tarif tersebut bisa melonjak hingga 25% pada Juni mendatang jika tuntutannya diabaikan.
Menanggapi retorika agresif tersebut, para pemimpin tertinggi Uni Eropa menyatakan sikap bersatu untuk menjaga kedaulatan wilayahnya.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, hingga Kanselir Jerman Friedrich Merz secara kolektif berjanji untuk memberikan respons yang "terkoordinasi dan berkomitmen."
"Tidak ada intimidasi atau ancaman yang akan memengaruhi kami—baik itu di Ukraina, Greenland, atau di mana pun di dunia," tegas Emmanuel Macron melalui unggahan di media sosial X.
Senada dengan itu, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyatakan bahwa Eropa tidak akan membiarkan dirinya diperas oleh kebijakan ekonomi AS.
Ketegangan AS-Uni Eropa ini berawal dari sikap 'arogan' Presiden AS, Donald Trump yang terang-terangan ingin menganeksasi Greenland yang merupakan bagian dari Norwegia.
Baca Juga: DBS: Ekonomi AS Bakal Masuki Era Baru, Utang Bakal Tinggi
Norwegia sendiri salah satu negara pendiri NATO, sama seperti AS.
Ketegangan makin memuncak usai sekelompok negara Eropa mengirimkan misi eksplorasi gabungan ke Greenland awal pekan ini.
Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat keamanan di wilayah Arktik dan membantah narasi Gedung Putih bahwa kapal perang Rusia serta China bebas berkeliaran di perairan tersebut.
Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, mengaku terkejut dengan reaksi keras Gedung Putih. Menurut intelijen Denmark, tidak ada kapal China yang terlihat di wilayah tersebut dalam satu dekade terakhir.
Namun, pemerintah Trump tetap bersikeras bahwa transfer wilayah Greenland adalah harga mati demi keamanan nasional AS, baik melalui "cara halus maupun cara kasar."
Kegagalan strategi perdamaian (appeasement) terhadap Trump membuat Parlemen Eropa kini mempertimbangkan untuk mengeluarkan "senjata perdagangan" mereka, yakni instrumen anti-pemaksaan (anti-coercion instrument).
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Eks Dirut BVI Bantah Terima Kickback dari Investasi TaniHub
-
TASPEN Cepat Kilat, 99 Persen Pensiunan Terima Gaji Ke-13 di Hari Pertama Tanpa Potongan
-
Asuransi Astra Rayakan Eksistensi 70 Tahun dengan ACTION! dan Apresiasi Pewarta 2026
-
RUU P2SK Disepakati, Besok Dibawa ke Paripurna
-
Pengamat: Pengusaha Jangan Baru Ribut Saat DSI Bereskan Tata Kelola Ekspor
-
Punya Lisensi, WSKT Mulai Garap Proyek Infrastruktur di Arab Saudi
-
IHSG Anjlok Karena Investor Ragukan Kredibilitas Kebijakan Pemerintah
-
Purbaya Ungkap DPR Bisa Evaluasi LPS, OJK, dan BI berkat RUU P2SK
-
Strategi Bertahan di Tengah Rupiah yang Semakin Jatuh ke Jurang
-
Dirikan Brand Minyak Telon, Alumni Geografi UGM Berhasil Pasarkan Produk hingga Asia Tenggara