Wamenkum: Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Kini Tak Terelakkan Lagi

Suara.com - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, namun wajib diantisipasi melalui penguatan regulasi, terutama di bidang hukum administrasi.

Dalam seminar internasional bertajuk "Law Enforcement of Government Actions in the Digital Age" yang digelar di Universitas Jayabaya, Rabu (21/1/2026), pria yang akrab disapa Eddy ini menyoroti transformasi tata kelola pemerintahan Indonesia.

“Pemerintah sejak beberapa tahun terakhir sudah memperkenalkan e-government. Mulai dari pengerjaan barang dan jasa hingga pelayanan publik, semuanya kini sudah berbasis teknologi,” ujar Eddy saat menjadi keynote speaker.

Seminar ini tidak hanya menjadi panggung bagi kebijakan nasional, tetapi juga ajang pertukaran gagasan lintas negara. Diskusi panel menghadirkan pakar dari Bahrain, Makau, Korea, Jepang, dan India untuk membedah perbandingan sistem penegakan hukum digital di berbagai yurisdiksi.

Ketua Umum Yayasan Jayabaya, H. Moestar Putrajaya, berharap kolaborasi internasional ini mampu melahirkan nilai kebaruan (novelty) dalam ilmu hukum.

“Kami berharap forum ini melahirkan kontribusi nyata sebagai upaya menghadapi tantangan hukum global di era digital,” ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Rektor Universitas Jayabaya, Prof. Fauzie Y. Hasibuan, menegaskan bahwa sebagai institusi terakreditasi Unggul, pihaknya berkomitmen menjadikan kegiatan internasional sebagai budaya akademik untuk mencetak lulusan yang kompeten secara global.